Ada 28 Sekolah di Sumenep yang Terapkan Kurikulum 2013

Sumenep,18/7- sebanyak 28 sekolah di Kabupaten Sumenep akan menerapkan kurikulum pendidikan tahun 2013, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kurikulum tersebut sudah diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2013.
kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, A Shadik mengatakan, ke 28 sekolah yang telah ditunjuk oleh pihaknya untuk menerapkan kurikulum 2013 itu terdiri dari sekolah SD, sebanyak 15 sekolah, tingkat SMP sebanyak 6 sekolah dan untuk tingkat SMA sebanyak 7 sekolah.
“Kurikulum itu sudah diterapkan dimasing-masing sekolah sejak tahun pelajaran baru tanggal 15 Juli kemarten. dan itu merata, baik di Kepulauan maupun daratan,”tuturnya.

Ia juga menjelaskan, disemua sekolah yang menerapkan kurikulum tersebut tidak semua kelas, tetapi tingkat SD adalah kelas 1 dan kelas 4, untuk SMP kelas 7 dan untuk tingkat SMA kelas 10. dan semua kepala sekolah, sebelumnya sudah dilatih untuk kesiapan penerapan kurikulum tersebut.
Kurikulum ini memang sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kalau sebelumnya itu materi pelajaran, tapi kalau yang sekarang itu, tematik integrafik. Itu yang menjadi perbedaan pada kurikulum ini", terangnya.

Berikut nama sekolah yang ditunjuk untuk menerapkan kurikulum pendidikan di wilayah itu, antara lain. SDN Ambunten timur 1, SDN Tambaagung tegah 2, SDK Santimur, SDN Saronggi 1, SDN Rubaru 1, SDI Al-Qadiri,SDN Pamolokan 2, SDN Pangarangan 3, SDN Pakandangan 1, SDN SDN batang-batang Daya 1, SDN Karduluk 1,SDN SDN Kalianget barat 1, SDN Manding Laok 1, SDN Bataal barat 1, dan SDN Lenteng Timur 1.

sedangkan untuktingkat SMP antara lain. SMPN 1 Sumenep, SMPN 2 Sumenep, SMPN 1 Kalianget, SMPN 1 Talango, SMPN 4 Sumenep,dan SMPN 1 Saronggi. Dan untuk SMA antara lain, SMAN 1 Sumenep, SMPN 2 Sumenep, SMAN 1 Lenteng, SMAN 1 Gapura, SMAN 1 Ambunten, SMAN 1 Arjasa, SMKN 1 Sumenep dan SMAN 1 Kalianget. (mediamadura.com)

Mahasiswa Pamekasan Demo Bank BTN Tuntut Transparansi Dana Tunjangan Guru Kemenag

Pamekasan,18/7 (mediamadura.com)- sejumlah aktivis mahasiswa yang mengatas namakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) Pamekasan, menggelar unjuk rasa didepan kantor Bank Tabungan Negara (BTN) wilayah itu, menuntut transparansi serta pertanggung jawaban BTN sebagai penyalur bantuan sertifikasi guru kouta tahun 2012.

Dalam aksi tersebut puluhan massa itu membentangkan poster bertuliskan kecaman terhadap BTN yang diduga telah melakukan kongkalikong antara pihak Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dengan BTN Pamekasan.

Dalam orasinya, korlap aksi tersebut Hasan Basri meminta transparansi dari pihak BTN serta memberikan penjelasan atas pencairan dana sertifikasi dan fungsional tahun 2013.
“BTN harus menjelaskan kepada kami terkait pencairan dana fungsional tahun 2012, kami menduga BTN telah main mata dengan kemenag,” teriaknya.

Dalam aksi itu, mass Arak meminta Kepala Kamenag Pamekasan yang baru yaitu Muarif Tanthowi untuk tidak lagi bekerjasama dengan BTN. selain itu, Arak juga meminta BTN untuk memberikan data penerima fungsional 2012.
Kepala BTN Pamekasan, Farah Werdimansyah dihadapan para peserta aksi mengatakan, pihaknya menolak permintaan peserta aksi itu, karena data nasabah itu termasuk privasi yang harus dirahasiakan oleh pihak bank.
“Kami wajib merahasiakan data setiap nasabah kami, dan data yang di Kamenag itu sama dengan data yang ada disini,”tuturnya.

Ia juga menuturkan, pihaknya tidak bisa memberikan nama-nama nas
abahnya kepada siapapun, termasuk kepada pengunjuk rasa saat itu sebab ada aturan yang berlaku untuk itu.
“Data nasabah itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga kami tidak mungkin membeberkan data-data tersebut,” tegas Farah.

Dijelaskan pula, proses pencairan dana fungsional yang dilakukan BTN sebelumnya, Farah menjelaskan, pihaknya hanya menerima data dari Kemenag dan selanjutnya dan memberikan lagi pada Kemenag untuk.
“Kita tetap lakukan proses pencairan sesuai dengan prosedur yang ada, dan data itu diberikan oleh kemenag kepada kita, setelah itu kita lakukan proses, untuk pencairan kepada penerima,” urainya.

Data penerima reture yang telah dicairkan oleh BTN, yaitu sebanyak 789 orang. Sedangkan calon data penerima fungsional di Bank tersebut, sebanyak 8.826 orang.(mediamadura.com)

Pro Kontra; Kurikulum 2013 Diberlakukan

Madura Lintas Madura (15/07/2013)- Meskipun pro kontra kurikulum 2013 tetap diberlakukan hari ini di sejumlah sekolah mulai dari SD,SMP, dan SMA. Perubahan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai sistem yang akan digantikannya:

1. Penjurusan digantikan Peminatan

Pada kurikulum KTSP dikenal adanya penjurusan yang ditempuh pada kelas XI. Dalam kurikulum 2013, penjurusan digantikan oleh peminatan yang akan di lakukan sejak kelas X. Siswa memiliki kesempatan memilih sendiri mata pelajaran. Namun, peminatan ini harus sesuai dengan keputusan hasil nilai UN, Rapot, Ujian Masuk dan pihak Bimbingan Konseling.

2. Berbasis Kompetensi Inti dan Dasar

Makna dari kompetensi ini adalah memeproleh proses pembelajaran dengan nilai akhir dengan variabel kualitas skill, attitude dan knowledge yang menjadi dasar siswa belajar. Metode pembelajaran akan diusahakan lebih interaktif dengan mengacu discovery learning and project based learning. Diharapkan siswa dan pelajar aktif dalam pembelajaran.

3.Diharuskan mengikuti Silabus Nasional

Dalam sistem KTSP, pengajar diberikan hak untuk menyusun silbus secara kreatif. Namun dalam sistem Kurikulum 2013 Kemendikbud mengharuskan pengajar mengikuti acuan silabus yang dibuat oleh Pusat. Oleh sebab itu, sebelum menghadapi kurikulum 2013 ada pelatihan yang dilakukan pada guru-guru. Walaupun dalam kenyataannya baru dilakukan pelatihan guru inti belum lama ini.

4.  Mata pelajaran berkurang, jam belajar ditambah

Imbas dari dihilangkan penjurusan IPA/IPS, otomatis mata pelajaran yang ada didalamnya akan diintegrasikan menjadi satu. Namun jam pelajaran akan bertambah sebanyak 2 jam mata pelajaran per minggu. Hai ini diharapkan untuk mencapai konsep belajar discovery learning yang diajarkan. Termasuk 4 jam mata pelajaran yang ditentukan sendiri oleh masing-masing sekolah.

5. Wajib Pramuka

Mungkin ada beberapa siswa yang berpikir untuk masuk dalam sebuah SMA karena tidak memasukkan Pramuka sebagai ekskul wajib. Bersiap-siaplah untuk mengubur pikiran tersebut! Pramuka dalam kurikulum 2013 dinyatakan wajib diikuti karena diharapkan sebagai pondasi kebersamaan.

 

Sementara itu Guru Besar Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Dr Sarwiji Suwandi, M.Pd mengemukakan bahwa kurikulum 2013 memposisikan guru seperti robot-robot mekanik yang dikontrol penuh oleh pemerintah.

"Hal itu bisa berdampak pada kurangnya motivasi kerja guru," ucap Prof Sarwiji. Ia juga berpendapat bahwa perubahan kurikulum seyogyanya memposisikan guru sebagai pembelajar dan perubahan kurikulum sebagai kegiatan belajar b
agi mereka. sejauh ini Sarwiji menilai bahwa kurikulum 2013 menempatkan ketidakpercayaan kepada guru dan ketidakberdayaan guru sebagai pengajaryang menentukan kualitas belajar.

Ia juga mengakui bahwa sebagian guru akan senang dengan pengurangan peran guru namun hal ini juga dapat dianggap buruk bagi sebagian guru lainnya mengingat kurikulum ini terlalu sentralistik sehingga tidak menghargai peran guru di sistem pendidikan. (mam/dari berbagai sumber)

Kadisdik Sumenep Larang Pungutan Saat Penerimaan Siswa Baru

Memasuki masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tanggal 1 -6 Juli mendatang, Kepada Dinas Pendidikan Sumenep melarang keras bagi sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumenep, melakukan pungutan atau biaya apapun pada calon siswa baru. Sebab, dana untuk kegiatan PSB sudah masuk dan includ dalam Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan bantuan dari pemerintah pada sekolah.

“Kita sudah sosialisasikan pada seluruh sekolah melalui pertemuan dengan kepala sekolah dan UPT. Pendidikan terkait ini.Pelaksanaan penerimaan siswa baru itu sudah ada dalam BOS dan tidak boleh membebankan biaya apapun kepada calon siswa sepeserpun,”tegasnya kepada beberapa media.

Pihaknya juga menekankan pada sekolah-sekolah untuk tidak melakukan pungutan dengan dalih apapun. Terkait dengan seragam sekolah dan kebutuhan siswa yang lainnya, jangan dimasukkan pada anggaran PPDB, tapi harus dimusyawarahkan dengan wali siswa baru. Hal ini menurut Kadis Pendidikan A. Sadik untuk menhindari kesan pungutan apapun dalam penerimaan siswa baru tahun ini.

Pihaknya juga meminta pada sekolah-sekolah agar melaksanakannya sesuai prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Jangan sampai ada indikasi permainan dan manipulasi data saat penentuan siswa yang diterima, tetapi harus benar-benar objektif dan selektif terutama sekolah-sekolah yang dianggap masyarakat sebagai sekolah favorit. (mam/lm)

Baru Dipakai Dua Semester, Ruang Kelas SMAN 1 Kalianget Ambruk

Foto : from RRI

Ruang kelas X-1 SMA Negeri 1 Kalianget, Sumenep, Madura, yang baru di gunakan dua semester, mendadak roboh, Senin (17/06/2013). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena terjadi di luar jam sekolah.

Wakil Kepala SMA I Kalianget Sukarman menjelaskan, robohnya ruang kelas tersebut diperkirakan terjadi pada malam hari. Sebab pada Senin pagi, penjaga sekolah sudah menemukan ruang kelas X-I sudah rata dengan tanah. “Bisa jadi karena faktor curah hujan yang sangat tinggi, sehingga ruang kelas ini ambruk,” terang Sukarman.

Sukarman menambahkan, ruang kelas tersebut sebenarnya terhitung bangunan baru, karena baru digunakan dua semester.“Kemarin ruangan ini masih digunakan untuk remidi (kegiatan memperbaiki nilai). Ya tidak ada apa-apa. Ruangan ini baru digunakan untuk dua semester kok,” ujarnya.

Ambruknya ruang kelas tersebut diduga karena bangunan tidak mampu menahan beban air hujan yang sangat deras di atap. Selain itu, juga ada kemungkinan faktor kualitas bangunan yang tidak sesuai besaran teknik (bestek), baik fondasi maupun atapnya.‘Bisa jadi fondasinya memang tidak kuat. Begitu juga dengan atapnya. Jadi begitu diguyur hujan terus-menerus, bangunan itu tidak kuatk yang akhirnya ambruk,” paparnya.

Akibat ambruknya ruang kelas tersebut, siswa kelas X-1 terpaksa dipindahkan ke ruangan lain. “Sekarang memang tidak ada pelajaraan, hanya jadwal remidi. Jadi siswa kelas X-1 untuk sementara dipindah ke ruangan lain,” pungkas Sukarman (from lensaindonesia.com)

Meski Pro Kontra; Perda Bacalis Al-Quran Tetap Disahkan

Sumenep, Lintas Madura- Meskipun penuh dengan pro dan kontra dari berbagai kalangan, Perda Baca Tulis Al-Quran di Sumenep hari ini tetap disahkan DPRD setempat. Dalam perda tersebut disebutkan kewajiban bagi anak SD untuk bisa baca Al-Quran. Selain itu sebagai konsekuensi dari penerapan Perda nanti Pemkab harus mengalokasikan anggaran bagi honor para guru ngaji di Sumenep lebih baik.

Menurut Ketua DPRD Sumenep, KH Imam Hasyim kepada beberapa media perumusan Perda bebas buta aksara Al Qur'an ini karena keprihatinan terhadap beberapa siswa di kota Sumenep yang membaca Al Qur'an. Untuk itu menurutnya, nanti siswa SD di tes baca Al-Quran, kalau belum bisa maka dapat dibina dan akan diberikan semacam sertifikat.Dengan 'melek' baca tulis Al Qur'an mulai usia pendidikan dasar, diharapkan apabila masuk ke sekolah menengah dan sekolah lanjutan, sudah menguasai baca Al Qur'an.

Namun Perda ini tidak bisa langsung bisa diterapkan, karena masih menunggu Peraturan Bupati yang mengatur lebih operasional. Kemungkinan masih bisa dilakukan pada tahun ajaran 2014/2015 nanti.

Sebelumnya perumusan Perda ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang tergabung dalam PMII Sumenep. Menurut aktivis PMII Sumenep, Khoirul Anwar perda ini memicu konflik sosial dan kecemburuan keberagamaan " Sumenep kan bukan hanya milik umat Islam, apalagi di kalangan umat ini masih terjadi pro kontra", tegasnya

Justru ia berharap DRPD lebih elegan kalau memikirkan kebutuhan riel masyarakat kecil daripada sibuk ngurusi hal yang tidak jelas dan parsial. Banyak hal yang perlu diperhatikan seperti praktik prostitusi terselubung yang ada di sejumlah rumah kos dan hotel yang tersebar di sejumlah titik kota Sumenep. “Nah kalau ini kan kepentingan bersama. Semua agama pasti tidak mengajarkan umatnya membuka praktik prostitusi,”tegasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan “Jika mereka peduli, mestinya sudah lama menerbitkan peraturan tentang maraknya pembangunan pasar modern, karena pasar tradisional akan mati. Padalah itu sudah sering disuarakan,” ungkapnya.

Sementara itu DPKS melalui salah satu anggotanya dalam media sosial mengatakan akan segera menggelar FGD (Focus Group Discussion) yang khusus membahas disahkan Perda tersebut, padahal belum maksimalnya uji publik terkait perda tersebut. (tim/lm)

Ditengarai Banyak Permainan; Bantuan Beasiswa Mahasiswa Sangat Dibutuhkan

Sumenep, Lintas Madura (05/06/2013)- Memang sulit menginterpretasi setiap kali anggaran yang diimplementasikan disebabkan banyak sekali sudut pandang yang bisa dilihat. Hal tersebut juga terjadi pada kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bappeda Sumenep yang telah berjalan tahunan itu. Kemarin salah satu anggota dewan Sumenep menilai penyaluran beasiswa mahasiswa di Bappeda banyak permainan. Artinya mahasiswa yang dapat bantuan tersebut ditengarai titipan orang-orang dalam (tim seleksi). Tengara semacam ini bukan hanya satu kali dalam setiap kali kebijakan yang ditelorkan.

Motivasi kebijakan bantuan beasiswa bagi mahasiswa lokal dan interloka sumenep itu sebenarnya sangat strategis, yakni ikut membantu mahasiswa untuk membiayai sebagian kuliahnya. Ini pun juga dapat membantu daerah ini dalam penyediaan sumber daya manusia pembangunan yang berkualitas.

Dalam teknis penyalurannya Bappeda Sumenep menurut Kepala Bappeda Moh Idris telah membentuk tim seleksi dan telah mewanti-wanti untuk melakukan seleksi dengan ketat, yakni siswa yang tidak mampu, nilai indeks 2.75 bagi mahasiswa PTN dan 3.00 minimal bagi mahasiswa PTS. Namun, nyatanya semua pengusul memang tidak mendapatkan karena sangat banyaknya pengusul, sementara jatah tidak sebanding dengan pengusul, itu yang kerap menimbulkan kecemburuan sosial.

Dalam waktu dekat Komisi C DPRD Sumenep melalui anggotanya M Husein akan memanggil tim terkait untuk dimintai keterangan terkait banyaknya pengaduan dan laporan dari masyarakat yang tidak puas itu. Bahkan pihaknya mewarning akan mengevaluasi program bantuan yang telah bertahun-tahun dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa Sumenep yang dapat tersebut.

Salah satu Alumni mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, Wini Farid meminta agar semua pihak yang terkait dapat bantuan ini dapat bijak menilai persoalannya. Karena menurutnya bantuan semacam ini sangat dibutuhkan mahasiswa yang miskin tapi mau kuliah, kalau dihapus kan sangat sayang. " ya benahi saja sistemnya dengan baik. Perlu sharing antar pihak, Bappeda, DPRD, dan Perguruan Tinggi serta organ mahasiswa" tegas alumni mahasiswa yang juga mengaku pernah dapat bantuan ini (mam.lm)

19 Siswa SMP di Madura yang Tidak Lulus UN Bisa Ikut UJian Paket

Madura, Lintas Madura (02/06/2013)- Pengumuman kelulusan tingkat SMP, MTS sederajat kemarin dilakukan serentak di empat Kabupaten di Madura melalui sekolahnya masing-masing. Informasi yang dihimpun dari beberapa tempat terdapat 19 siswa SMP sederajat di Madura tidak lulus UN 2013.

Rinciannya dari 19 siswa tersebut, berasal dari 3 Kabupaten di Madura yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Sementara untuk Bangkalah dipastikan lulus 100% sama dengan tingkat kelulusan SMA minggu lalu. Dari 19 siswa tersebut, 2 orang dari Sumenep, 8 orang dari Sampang, dan 9 orang dari Pamekasan.

Menurut Kadis Pendidikan Sumenep kepada beberapa media, bahwa siswa yang tidak lulus UN 2013 supaya tidak berkecil hati, karena bisa mengikuti Ujian Paket B yang akan diselenggarakan awal bulan Juli mendatang di beberapa penyelenggara. (tim/lm)

Tuduhan Penyimpangan Anggaran di Disdik Hanya Sebatas Analisis

salah satu kegiatan di lakpesdam _sumber google

Tuduhan kepada Dinas Pendidikan Sumenep telah terjadi penyimpangan anggaran pendidikan dan double counting anggaran hanya sebatas analisis. Hasil analisis sifatnya sementara dan belum pasti, apalagi sampai menjadi opini publik. Melalui Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Ahmad Subaidi,SE,MM mengatakan temuan Lakpesdam NU mengenai penyimpangan anggaran pendidikan di APBD 2013 belum pasti.
 ”Ini kan sebuah analisis saja, jadi belum tentu pasti benar,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumenep, menanggapi temuan Lakpesdam, Jum’at (31/5/2013).

Pria asal Lenteng ini justru mengatakan lembaga yang berkompeten melakukan audit dan rekomendasi hasilnya itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "kalau BPK yang audit mungkin hasilnya akan lebih valid dalam soal anggaran keuangan pemerintah" jelasnya kepada sejumlah media.

Soal kuota anggaran 20 % yang tidak tercapai, dimungkinkan karena bantuan dari pusat pada kesejahteraan itu besar, misal sertifikasi dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Lakpesdam NU Sumenep yang merupakan salah satu badan otonom di NU beberapa waktu lalu itu telah  menengarai alokasi anggaran pendidikan di APBD Kabupaten 2013 menyimpang dari ketentuan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tidak mecapai 20 persen dari total anggaran. Dari hasil kajiannya, Lakpesdam juga menemukan ada kegiatan yang sama dengan penganggaran berbeda. (tim/lm)

Lulus Unas, Siswa Tetap Konvoi dan Corat-Coret Baju

Madura, Lintas Madura (25/05/2013) Pengumuman kelulusan siswa SMA tahun ini tetap diwarnai aksi konvoi dan corat-coret baju. Hal ini nampak dari iring-iringan siswa SMA di beberapa tempat yang memakai motor sambil bajunya dicorat-coret untuk meluapkan kegembiraannya. Iring-iringan motor siswa SMA tersebut menuju pantai  wisata Lombang sejak siang menjelang sore, Jumat kemarin. Mereka meluapkan kegembiraannya karena berhasil lulus sekolah setelah mengikuti serangkaian ujian mulai dari semesteran, ujian sekolah dan terakhir ujian nasional.

Pengumuman pelulusan siswa SMA/MA/SMK sederajat secara serentak diumumkan kemarin di sekolah masing-masing dengan berbagai cara. Di Sumenep, misalnya ada SMA yang mengumumkan kelususan siswannya di depan Masjid Agung sebagai penanda syukur kepada Tuhan, tapi ada juga dengan cara sederhana yakni menempel pengumuman di sekolahnya.

Tingkat kelulusan unas 2013 sekolah menengah atas (SMA) sederajat di Madura tahun ini dinilai bagus. Hal ini karena di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan sukses meluluskan 100 persen siswa peserta unas SMA, Sementara di Sumenep ada 3 siswa SMK yang gagal lulus. Ketidaklulusan siswa SMK ini menurut salah satu guru SMK Sumenep, Eksan, dikarenakan siswa tersebut memang lama gak masuk dan tiba-tiba masuk saat UN. Jadi nilai sekolahnya yang anjlok.

Kelulusan SMA Bangkalan mencapai 3216 siswa. Prestasi serupa juga terjadi di Pamekasan. Seluruh peserta unas di Kota Gerbang Salam berhasil melewati unas tahun ini. Kepala SMAN 1 Pamekasan Basyoir menyatakan cukup puas dengan pelaksanaan unas tahun ini. Menurutnya, prestasi kali ini merupakan rekor bagi kalangan pelajar di Pamekasan.

Di Sampang pengumuman kelulusan bagi siswa setingkat SMA mencairkan kecemasan siswa selama ini. Seluruh peserta unas di Sampang dinyatakan lulus. Dari total 127 lembaga pendidikan tingkat SMA, MA, dan SMK se-Sampang, semua siswa dinyatakan lulus. Dengan rincian SMA sebanyak 2.146 siswa, SMK sebanyak 867 siswa, dan madrasah aliyah (MA) sebanyak 2.811.(tim/lm)

Target UKG 2013 Mulus; Diknas Gelar Sosialisasi

Sumenep, Lintas Madura (22/05/2013)- Sebanyak 2900 lebih guru yang belum mendapat sertifikat p rofesi memadati gedung Ki Hajar Dewantara, Sumenep untuk mengikuti pemaparan menjelang pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2013, kemarin (21/05).

Sosialisasi dilakukan dengan cara bertahap, yakni mulai dari pagi, siang dan sore dengan berbagai wilayah kecamatan. Sosialisasi tersebut berisi pemaparan tentangi kebijakan UKG, Sertifikasi guru tahun 2013, dan kompetensi guru yang diberikan oleh Kabid Ketenagaan Diknas Sumenep, Drs. H Kadarisman,M.Si. Menurut H. Kadar pelaksanaan UKG Online tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan guru secara nasional. " selain untuk prasyarat untuk ikut sertifikasi tahun 2013, UKG ini bertujuan untuk melalkukan pemetaan guru", tegasnya

Sementara di bagian lain, juga dipaparkan teknis menjalankan aplikasi UKG online oleh operator Diknas. Dijelaskan cara menjawab soal, fungsi toolbar, dan cara menutup aplikasi. Peserta cukup antusias mengikuti paparan pemateri terkait teknis mengoperasikan dan menjawab ujian UKG. (mam/lm)

Karena Pilkades, Siswa Bolos Sekolah dan Kuliah

Sumenep, Lintas Madura (21/05/2013)-Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dihelat serentak bertahap di Kabupaten Sumenep benar-benar menyedot perhatian warga. Buktinya, tidak hanya orang rantuan yang bekerja di luar daerahnya yang harus pulang ke kampung untuk "nyoblos", tetapi juga merambah kalangan siswa/pelajar yang telah punya hak pilih. Meskipun jumlahnya tidak banyak mereka yang telah punya hak pilih rela untuk bolos atau izin tidak masuk sekolah/kuliah untuk mengikuti pelaksanaan pencoblosan di desanya.

Seperti penuturan salah satu siswa sebuah sekolah di Lenteng, Febrianto bahwa ia tidak masuk karena ada pilkades dan ia telah mengirim surat izin tidak masuk sekolah. " iya saya tidak masuk izin, karena ada pilkades. Saya kan udah punya hak memilih, jadi kan eman", katanya dengan polos.

Hal senada juga dituturkan oleh Hariyanto, salah seorang siswa menengah atas di Manding yang rela tidak masuk, karena harus mendukung salah satu cakades yang kebetulan masih ada hubungan keluarga. " kebetulan masih paman saya yang mencalonkan kades, jadi kan eman kalau tidak didukung" selorohnya.

Lain lagi dengan Ade, mahasiswa Sumenep yang kuliah di Jember, dirinya pulang dan bolos kuliah karena dipaksa pulang karena ada gawe pilkades di desanya. " mau apa lagi, kalau saya didesak orang tua dan calon untuk pulang meskipun bolos kuliah", tegasnya.

Apalagi menurut Ade, dirinya pulang bersama temannya ditanggung biaya transportnya oleh salah satu calon, karena dianggap pendukungnya. " kan saya dan teman ditanggung transportnya oleh salah satu calon kades, apalagi masih ada hubungan keluarga dengan calon itu,:" tambahnya sambil tersenyum.

Sementara menurut salah seorang guru MA swasta Batu Putih, Irnayanti,S.Pd mengatakan, semestinya siswa yang kebetulan punya hak pilih dalam pilkades tidak perlu tidak masuk sekolah untuk menggunakan hak pilihnya, karena menurutnya pilkades waktunya panjang, sampai siang hari pukul 13.00 atau 14.00. " ya semestinya siswa itu tetap masuk sekolah, karena waktu Pilkades itu kan panjang. Kalau khawatir, kan bisa minta izin sebentar lalu setelah itu kembali lagi ke sekolah. Kalau sampai bolos, kan yang rugi siswa itu sendiri" tegasnya.

Pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sumenep berlangsung bulan Mei ini secara bertahap per wilayah. Pelaksanaan pilkades sampai sejauh ini masih dalam kondisi aman dan terkendali.(mam/lm)

Siswa SMAN 1 Lenteng, Faridatul Jannah Pelajar Berprestasi Karate di Jawa Timur

                                             Faridatul Jannah (kanan) pada seleksi O2SN Sumenep


Sumenep, Lintas Madura (17/05/2013)- Salah seorang siswi SMAN 1 Lenteng Sumenep, Faridatul Jannah menorehkan prestasi spektakuler buat daerahnya (Sumenep), karena berhasil merebut medali perak cabang karate kelas 51 kg putri pada O2SN tingkat Jawa Timur beberapa waktu lalu. Di final Faridatul Jannah kalah dari karateka Surabaya. Prestasi ini membuat siswi yang duduk di kelas XI IPA ini akan mewakili daerah ini dalam Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur (Porprov) di Madiun tahun 2013 ini.

Melihat penampilan anak didiknya, pembina olah raga SMAN 1 Lenteng, Nurul Ependi optimis anak didiknya tersebut  akan merebut medali pada ajang porprov mendatang. " saya yakin Rida akan berbuat banyak pada porprov Jatim mendatang untuk mengharumkan nama Sumenep", tandas.

 Untuk itu pihaknya sejak awal terus memberikan motivasi pada anak didiknya giat berlatih agar meraih prestasi lebih baik. " ya tiap saat terutama pada waktu pelajaran olah raga saya selalu memberikan motivasi dan saya telah memberikan penghargaan nilai yang tinggi karena dia berprestasi" tegas Nurul.

Sementara itu sebagai pelecut bagi siswa yang lain, SMAN 1 Lenteng telah memberikan penghargaan pada Faridatul Jannah berupa piagam dan uang saku. Penghargaan  tersebut langsung diberikan pada saat peringatan hari Pendidikan Nasional tempo hari. "Meskipun penghargaan dari sekolah tidak seberapa, minimal ini jadi penanda bagi siswa yang berprestasi di bidang apapun, sekaligus sebagai penambah motivasi bagiya untuk lebih maju", tegas Wakasek Kesiswaan SMA Lenteng, Abd. Shamad,S.Pd (mam/lm)

Kasus Tewasnya Siswa SD di Warnet jadi Pelajaran Berharga

                                                                              Inilah Barqi net, saat siswa tewas kesetrum
Sumenep, Lintas Madura (06/05/2013)- Kemarin, warga kota Sumenep dikejutkan oleh pemberitaan media tentang siswa SD IT Sumenep yang tewas saat berada di salah satu warnet di Jalan KH Agus Salim, Pangarangan. Warnet tersebut tidak jauh dari sekolah Muhammad Ahlul Birri (siswa kelas 6 yang meninggal) kurang lebih hanya 300 meter.

Menurut saksi mata, yang juga teman sekolahnya, Faris yang juga bersama korban Birri saat di warnet Barqi (Jl KH Agus Salim, barat jalan), dirinya bersama Birri memang sengaja datang ke warnet untuk mencari contoh soal-soal ujian nasional SD yang dilaksanakan serentak hari ini. Korban, Birri didapati tersengat kabel listrik di CPU ketika sedang browsing ia nternet. Birri tidak dapat diselamatkan meskipun pada saat minta tolong, Faris temannya, dan operator warnet langsung mematikan saklar listrik. Birri yang baru umur 12 tahun itu meninggal dalam perjalanan menuju RSUD Sumenep.

Tentu kasus ini saat ini tengah ditangani pihak kepolisian. Kapolsek Kota Sumenep, AKP Moh. Heri mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Ia juga meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang pada saat kejadian sedang berada di TKP.

Jadi Pelajaran bagi Semua
Meskipun kasus ini diluar unsur kesengajaan, namun merupakan salah satu bentuk kelalaian para pemangku kepentingan. Satu pihak mungkin masyarakat umum banyak menyalahkan pengusaha warnet tersebut dikarenakan lalai dalam memberikan keamanan bagi pelanggan/pengguna sehingga mengakibatkan kematian seseorang. Tetapi justru ada yang mengatakan bahwa ini adalah buntut dari keruwetan dunia pendidikan saat ini.

Seperti yang disampaikan Sahwini Faried, dari Lembaga Kajian Madura Society Development mengatakan, bahwa sekolah-sekolah kita saat ini belum memproduksi bentuk layanan yang super bagi siswa, begitu pula dengan lingkungan rumahnya yang sering "cuek" pada problem anak. " kekurangnyamanan di sekolah dalam memberikan layanan yang super, lingkungannya yang kurang connect, ditambah situasi di luar yang kurang menguntungkan dan cenderung materialistis dari semua aspek  membuat anak akan mencari "sesuatu' yang lebih nyambung pada kebutuhan dirinya dan teman-temannya", tegasnya.

Wini juga menambahkan, ke depan sekolah-sekolah, apalagi sekolah idaman/favorit idealnya menyediakan kebutuhan siswanya daripada hanya terjebak pada formalistis dan berlomba-lomba memperbanyak siswa mendaftar. Begitupula dengan lingkungan rumah, sedianya menyediakan layanan kesenangan dan kenyamanan bagi anak, bukan malah terjebak pada "egoisme" lingkungan. Sementara para pengusaha layanan internet dan semacamnya harus mulai membuat sistem keamanan bagi pengguna/pelanggannya. Pemerintah seharusnya melakukan kontrol yang sehat dan kontinu bagi keberadaan usaha yang ada. (mam/lm)

UN 2013 : Harus Ada Konsensus Nasional Membatalkan Hasil UN?

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar  mengusulkan sebuah konsensus nasional agar penilaian Ujian Nasional (UN) kali ini dibatalkan. Alasannya, banyak terjadi permasalahan di lapangan yang membuat hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini harus jadi konsensus nasional. Dalam rapat kerja saya akan sampaikan, rasa­nya pantas hasil UN ini diba­talkan seluruhnya. Tidak adil, karena ada yang dapat foto copy, ada yang nyusul. Apalagi banyak laporan kebo­coran. Jadi anak-anak dinilai sekolah saja,” tegasnya dalam acara dialog di Jakarta, Jumat (19/4).

Apalagi, tambah Dedi, putusan pengadilan pada tahun 2007 memutuskan agar UN tidak dilaksanakan sam­pai pemerintah dapat mening­katkan kualitas guru, peme­nuhan sarana dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia.

“Putusan ini dikukuhkan Mahkamah Agung yang meno­lak kasasi pemerintah,” lanjut anggota FPDIP yang akrab dipanggil Miing ini.

Ia mengingatkan, amanat UU No 20/2003 tentang Sis­tem Pendidikan Nasional juga memperkuat hal ini bahwa kelulusan peserta didik diten­tukan oleh satuan pendidikan yaitu guru dan kepala sekolah. Baginya kasus semrawutnya pelaksanaan UN tahun ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melak­sanakan amar putusan MA dan kembali ke UU.

“Pemerintah tidak bisa sekedar minta maaf. Pak Nuh sebagai menteri memang ha­rus bertanggung jawab. Tetapi sebagai bentuk tang­gung jawab moral, rasa malu, mundur adalah cara yang paling baik,” tegas Dedi Gume­lar yang akrab disapa Miing itu.

Sementara itu anggota Komisi X Jefirstson R Riwu Kore  menilai  penyelengga­raan UN tahun ini sangat buruk. Ia berharap Menteri Pendi­dikan dan Kebudayaan M. Nuh harus bertanggungjawab atas terjadinya berbagai persoalan terkait penye­leng­garaan UN tahun ini.

“Akibat penyelenggaraan UN yang kacau,negara menga­lami kerugian yang cukup besar. Kerugian tersebut bukan hanya kerugian mate­ril, tetapi juga kerugian psikologi anak yang tidak bisa dibayar dengan apapun,” tegasnya.

Dia mengharapkan kasus UN tahun ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang. “Kejadian seperti ini tidak bisa dibayangkan, karena mereka sudah siap melakukan UN, namun UN malah ditun­da dengan waktu yang tidak jelas. Tentu mereka sangat kecewa,” katanya.

Dia meminta  Mendikbud, agar ada pertanggung­ja­wab­kan yang jelas kepada publik. “Menteri tidak cukup hanya minta maaf karena program UN adalah program tahunan yang sudah rutin setiap ta­hunnya. Maka tidak ada alasan hal ini terjadi karena percetakan yang disalahkan. Mestinya semua ini sudah dipersiapkan agar UN lebih baik dari tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya malah lebih jelek dari tahun kema­rin,” tegasnya.

Ia meminta Presiden SBY secepatnya memanggil Men­dik­bud agar bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang permasalahan yang terjadi. “Komisi X DPR juga akan secepatnya memanggil Men­teri untuk menjelaskan semua kejadian yang mencoreng dunia pendidikan ini.  Kalau Men­dikbud tidak dipanggil ke Komisi X DPR, seolah-olah membiarkan semua kejadian tersebut dan seolah-olah lepas tangan. Dunia pendidikan akan hancur jika hal seperti ini dibiarkan. Padahal kita tidak menginginkan pendi­dikan anak-anak kita jatuh,” ujarnya. (from redaksi e-news)

Sempat Berpolemik : Pergunu Sumenep Terbentuk

Lintas Madura (19/04/2013)- Setelah sempat vakum karena polemik terkait dualisme kepungurusan, akhirnya melalui fasilitasi PCNU Sumenep untuk kedua kalinya, kepengurusan cabang Pergunu Sumenep terbentuk melalui agenda pertemuan perumusan kembali (restrukturisasi) organisasi, beberapa hari lalu . Hal ini dilakukan setelah kepengurusan lama yang dibentuk PCNU beberapa waktu lalu, tidak bergerak dikarenakan dualisme organisasi, yakni salah seorang tokoh NU Sumenep mengklaim telah membentuk kepengurusan dan telah diserahkan pada PBNU meskipun belum mendapat  SK Kepengurusan.

Penyempurnaan kepengurusan Pergunu kali kedua ini dihadiri Ketua Tanfiziyah PCNU, KH Panji Taufik dan jajaran pengurus harian PCNU Sumenep, pengurus Banom lainnya serta sejumlah pengurus lama (pembentukan fase pertama) ditambah guru-guru PNS dan Swasta yang berhaluan NU.

Pada pertemuan tersebut akkhirnya secara aklamasi memilih Abdul Hadi,S.Pdi;M.Pd, seorang guru swasta di Batuputih sebagai Ketua Umum dan beberapa pengurus harian lainnya. Dalam kiprahnya sebagai kader NU Dul Hadi tidak diragukan lagi, karena ia selain sebagai alumni santri Annuqoyah, juga pernah menakhodai organisasi kemahasiswaan ekstra kampus berhaluan NU, yakni ketua PMII Sumenep tahun 2002 lalu.

Pergunu yang merupakan tempat berhimpun dan  memberdayakan diri para guru Nahdatul Ulama (NU) diharapkan dapat membawa anggotanya dan kadernya berdaya dan memberdayakan. (mam/lm)

Menteri Didesak Mundur, Pelaksanaan UN di Madura Lancar

Berita dari media tribunnews.com, menyebutkan tertundanya  penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMU di 11 Provinsi mengundang tanggapan pro dan kontra.Desakan mundur M Nuh dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pun diutarakan anggota DPR. Karena dinilai Mendikbudlah pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian yang mencoreng dunia pendidikan nasional itu.
Terkait desakan mundur, M Nuh pun angkat suara menanggapinya.Ia mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya.
"Alhamdulillah, terimakasih infonya. Saya kira info tersebut tidak perlu diperhatikan," ujar Nuh dalam pesan singkatnya, Senin (15/4/2013).
Diberitakan sebelumnya, terkait dengan adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan, karenanya Kemendikbud menunda jadwal UN 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada  jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi.
Lebih lanjut, dalam keterangan tertulisnya, Ia menegaskan pihaknya sudah memberi cap blacklist (daftar hitam) terhadap perusahaan percetakan yang tidak bisa memenuhi tenggat pencetakan naskah UN tahun ini.
Selain itu, penyelidikan terhadap keterlambatan perusahaan percetakan naskah UN pun akan dilakukan Kemendikbud. "Perusahaan percetakan sudah mendapat blacklist untuk seluruh kebutuhan percetakan yang kementerian lakukan," ungkapnya, dalam rilisnya, Senin (15/4/2013).
Terkait sanksi, M Nuh katakan, itu bisa bermacam-macam. "Tapi akan ditetapkan setelah proses investigasi selesai," tegasnya.
Jelas dia pula, bahwa saat tender, masing-masing perusahaan percetakan sudah diberikan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajibannya. Dan buktinya, mengapa llima perusahaan percetakan lain bisa menyelesaikan pesanan sebagaimana mestinya.
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, berpendapat sepanjang sejarah pelaksanaan UN belum pernah terjadi ada UN tidak serentak begini.
"Meski UN selalu ada catatan kecurangan, tapi dalam hal pelaksanaan tidak pernah sefatal ini," kata Teguh ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (15/4/2013).
Oleh karena itu, Teguh menegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh  harus bertanggungjawab atas kekacauan pelaksanaan UN tahun ini.
"Untuk hajatan nasional begini dia tidak mampu ya harusnya mundur," kata Teguh.
Pelaksanaan UN SMA tahun ini dikritik banyak pihak karena pelaksanaannya kacau balau.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Minggu (14/4/2013), memerintahkan Mendikbud menginvestigasi penundaaan UN di 11 provinsi akibat keterlambatan distribusi soal-soal UN.
Diberitakan sebelumnya, terkait dengan adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal UN 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada  jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi.
Ke-11 provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN  tersebut adalah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Padahal pelaksanaan UN sedianya dilaksanakan mulai besok.

Pelaksanaan UN di Madura 
Sementara itu, pelaksanaan Ujian Nasional di Madura tergolong tanpa hambatan berarti. Di Bangkalan misalnya, tidak ada hambatan apapun. Bupati yang baru Makmun Ibnu Fuad dan Wabup Mondir A Rofii meninjau langsung pelaksanaan UN di beberapa tempat diantaranya SMKN 2 Bangkalan, SMAN 1, SMAN 2, dan MAN Bangkalan.

Hal yang sama di Sampang, meskipun dalam situasi pasca banjir yang melanda kota Sampang minggu lalu, Dinas Pendidikan Sampang tetap melaksanakan UN dengan lancar. UN SMA dan sederajat di Samapang diikuti 5869 siswa. Dari jumlah tersebut 1 orang siswa mengikuti UN di  Lapas Sampang yakni Mar’ied Muhammad Supriyatno, siswa SMKN I Sampang. Ia  merupakan narapidana titipan Kejari Sampang dalam kasus narkoba.

Sementara di Pemekasan, seorang siswa yang berstatus tahanan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2013 di SMK Negeri 2 Pamekasan. Siswa tersebut mengikuti UN dengan kawalan petugas kepolisian. Siswa berstatus tersangka ini terlibat tindak pidana pemukulan beberapa waktu lalu.

Di lain tempat Bupati Sumenep beserta jajarannya langsung melakukan peninjauan ke beberapa sekolah penyelenggara, yakni SMAN 1, MAN, dan SMKN 1 Sumenep. Tidak ada hal yang berarti yang ditemukan, kecuali laporan dari kepulauan, bahwa soal di SMAN 1 Sapeken mengalami kekurangan seperti halnya temuan pengawas dari perguruan tinggi UNIJA saat melakukan pemantauan ke SMAN 1 Lenteng. Namun kendala teknis yang sifatnya tidak disengaja itu dapat diselesaikan dengan cepat oleh penyelenggara sekolah. Intinya pelaksanaan ujian nasional hari pertama berlangsung lancar dan sukses.(mam/lm)

UN Tingkat SMA Siap Digelar Mulai Senin

Lintas Madura, Jumat ( 12/04 )
Ujian Nasional tingkat SMA di Sumenep siap digelar mulai Senin, 15 April Depan serentak di seluruh sekolah penyelenggara. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep telah menyiapkan langkah-langkah agar pelaksanaan Unas kali ini sukses sesuai harapan. Sukses Unas ditandai dengan tri sukses, yakni sukses perencanaan, sukses pelaksanaan dan sukses hasil. Sukses perencanaan telah dilakukan dengan penetapan Daftar Nominasi Peserta Unas, Pembentukan pengawas ruang, sampai pada kesiapan siswa untuk mengikutinya.

Sementarara kemarin, pengiriman soal Ujian Nasional (Unas) untuk SMA dan SMP sederajat bagi sekolah-sekolah di 4 kepulauan. Pengiriman soal Unas pada Kamis pagi dilakukan untuk Kecamatan Arjasa dan Kangayan (Pulau Kangean), Kecamatan/Pulau Sapeken, dan Kecamatan Gayam (Pulau Sepudi) dengan menggunakan kapal cepat (Express Bahari 3C.

Sementara untuk menjaga paket soal dari gangguan cuaca hujan, seluruh soal Unas dimasukkan dalam plastik.  Peserta Unas SMA sederajat khusus untuk wilayah kepulauan sebanyak 1.875 siswa, terdiri dari 943 siswa dari 14 SMA, 809 siswa dari 26 MA, dan 123 siswa dari 4 SMK.
Sedangkan peserta Unas SMP di kepulauan sebanyak 4.144 siswa. 1.949 diantaranya merupakan siswa dari 35 SMP, dan 2.195 lainnya merupakan siswa dari 84 MTs.

Sementara agenda besok, sabtu (13/04) akan dilakukan distribusi soal Unas ke seluruh wilayah daratan melalui Polsek-Polsek dari Polres Sumenep. Semua soal Unas telah dipack sesuai jumlah tiap ruang per penyelenggara Unas di tingkat Sub Rayon, untuk selanjutnya dikirim ke Polsek-Polsek. Dari Polsek, tiap hari mulai senin akan didistribusikan ke sekolah-sekolah penyelenggara. (mam.LM)

Soal Pro Kontra Siswi Hamil di Ujian Nasional

 siswi yang hamil juga berharap lulus ujian-sumbet google

Madura (11/04/2013-LM)  --Kebijakan Kemendikbud terkait siswi  hamil boleh mengikuti ujian nasional karena pertimbangan kemanusiaan, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat pendidikan. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut sangat tepat karena semua warga negara berhak atas layanan pendidikan. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut bisa dianggap melegalkan praktik tidak bermoral di kalangan pelajar. Terkait dengan itulah, Menjelang Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2012/2013, yang akan dihelat Senin, 15 April depan, Dinas Pendidikan Jatim menjamin bahwa kebijakan atas siswi hamil untuk mengikuti ujian ada pada kebijakan sekolah dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Artinya, jika sekolah maupun Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing memberlakukan larangan bagi siswi hamil untuk ikuti UN, maka Dindik Jatim tidak bisa intervensi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun, dalam Sosialisasi Penyelenggaraan UN 2012/2013 beberapa waktu lalu.

Meski demikain kata Harun lagi, kami menyarankan kepada sekolah yang mengijinkan siswinya yang ketauan hamil saat ikut ujian untuk dipisahkan dari teman-temannya yang lain.Hal ini dilakukan agar jadi pelajaran bagi siswi-siswi lainnya agar jangan melakukan hal serupa.

Sementara menurut salah seorang guru SMA di Sumenep, Dian, mengatakan bahwa sebenarnya di tingkat sekolah, telah mempunyai aturan sendiri dalam pelaksanaan pendidikan, yang diistilahkan dengan tata tertib sekolah. " biasanya kan sekolah udah punya aturan sendiri, misalnya siswa yang melanggar/amoral berat dengan poin tertentu bisa diberi sanksi mulai ringan sampai berat, yakni dikembalikan pada orang tuanya.

Siswa hamil atau menghamili, bisa dikategorikan amoral berat. Artinya bisa dikeluarkan dari sekolah. " kalau siswa hamil dan menghamili di luar nikah kan bisa diberhentikan dari sekolah, karena itu pelanggaran berat" tuturnya. Tapi lanjut Dian, biasanya siswi yang hamil akan malu sendiri untuk melanjutkan sekolah, ia biasanya akan mundur sendiri." iya mungkin karena malu, biasanya berhenti sendiri", pungkasnya

(mam-lm)