Berita dari media tribunnews.com, menyebutkan tertundanya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMU di 11 Provinsi mengundang tanggapan pro dan kontra.Desakan mundur M Nuh dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pun diutarakan anggota DPR. Karena dinilai Mendikbudlah pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian yang mencoreng dunia pendidikan nasional itu.
Terkait desakan mundur, M Nuh pun angkat suara menanggapinya.Ia mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya.
"Alhamdulillah,
terimakasih infonya. Saya kira info tersebut tidak perlu diperhatikan,"
ujar Nuh dalam pesan singkatnya, Senin (15/4/2013).
Diberitakan
sebelumnya, terkait dengan adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah
soal di percetakan, karenanya Kemendikbud menunda jadwal UN 2013 mata
pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di
11 provinsi.
Lebih lanjut, dalam keterangan tertulisnya, Ia menegaskan pihaknya sudah memberi cap blacklist (daftar hitam) terhadap
perusahaan percetakan yang tidak bisa memenuhi tenggat pencetakan
naskah UN tahun ini.
Selain itu, penyelidikan terhadap
keterlambatan perusahaan percetakan naskah UN pun akan dilakukan
Kemendikbud. "Perusahaan percetakan sudah mendapat blacklist untuk
seluruh kebutuhan percetakan yang kementerian lakukan," ungkapnya, dalam
rilisnya, Senin (15/4/2013).
Terkait sanksi, M Nuh katakan, itu bisa bermacam-macam. "Tapi akan ditetapkan setelah proses investigasi selesai," tegasnya.
Jelas
dia pula, bahwa saat tender, masing-masing perusahaan percetakan sudah
diberikan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajibannya. Dan
buktinya, mengapa llima perusahaan percetakan lain bisa menyelesaikan
pesanan sebagaimana mestinya.
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, berpendapat sepanjang sejarah pelaksanaan UN belum pernah terjadi ada UN tidak serentak begini.
"Meski
UN selalu ada catatan kecurangan, tapi dalam hal pelaksanaan tidak
pernah sefatal ini," kata Teguh ketika dikonfirmasi Tribunnews.com,
Senin (15/4/2013).
Oleh karena itu, Teguh menegaskan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh harus bertanggungjawab atas
kekacauan pelaksanaan UN tahun ini.
"Untuk hajatan nasional begini dia tidak mampu ya harusnya mundur," kata Teguh.
Pelaksanaan UN SMA tahun ini dikritik banyak pihak karena pelaksanaannya kacau balau.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Minggu (14/4/2013), memerintahkan Mendikbud menginvestigasi penundaaan UN di 11 provinsi akibat keterlambatan distribusi soal-soal UN.
Diberitakan
sebelumnya, terkait dengan adanya kendala teknis dalam pengepakan
naskah soal di percetakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal UN 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi.
Ke-11
provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah:
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Padahal pelaksanaan
UN sedianya dilaksanakan mulai besok.
Pelaksanaan UN di Madura
Sementara itu, pelaksanaan Ujian Nasional di Madura tergolong tanpa hambatan berarti. Di Bangkalan misalnya, tidak ada hambatan apapun. Bupati yang baru Makmun Ibnu Fuad dan Wabup Mondir A Rofii meninjau langsung pelaksanaan UN di beberapa tempat diantaranya SMKN 2 Bangkalan, SMAN 1, SMAN 2, dan MAN Bangkalan.
Hal yang sama di Sampang, meskipun dalam situasi pasca banjir yang melanda kota Sampang minggu lalu, Dinas Pendidikan Sampang tetap melaksanakan UN dengan lancar. UN SMA dan sederajat di Samapang diikuti 5869 siswa. Dari jumlah tersebut 1 orang siswa mengikuti UN di Lapas Sampang yakni Mar’ied Muhammad Supriyatno, siswa SMKN I Sampang. Ia merupakan narapidana titipan Kejari Sampang dalam kasus narkoba.
Sementara di Pemekasan, seorang siswa yang berstatus tahanan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2013 di SMK Negeri 2 Pamekasan. Siswa tersebut mengikuti UN dengan kawalan petugas kepolisian. Siswa berstatus tersangka ini terlibat tindak pidana pemukulan beberapa waktu lalu.
Di lain tempat Bupati Sumenep beserta jajarannya langsung melakukan peninjauan ke beberapa sekolah penyelenggara, yakni SMAN 1, MAN, dan SMKN 1 Sumenep. Tidak ada hal yang berarti yang ditemukan, kecuali laporan dari kepulauan, bahwa soal di SMAN 1 Sapeken mengalami kekurangan seperti halnya temuan pengawas dari perguruan tinggi UNIJA saat melakukan pemantauan ke SMAN 1 Lenteng. Namun kendala teknis yang sifatnya tidak disengaja itu dapat diselesaikan dengan cepat oleh penyelenggara sekolah. Intinya pelaksanaan ujian nasional hari pertama berlangsung lancar dan sukses.(mam/lm)
