UN 2013 : Harus Ada Konsensus Nasional Membatalkan Hasil UN?

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar  mengusulkan sebuah konsensus nasional agar penilaian Ujian Nasional (UN) kali ini dibatalkan. Alasannya, banyak terjadi permasalahan di lapangan yang membuat hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini harus jadi konsensus nasional. Dalam rapat kerja saya akan sampaikan, rasa­nya pantas hasil UN ini diba­talkan seluruhnya. Tidak adil, karena ada yang dapat foto copy, ada yang nyusul. Apalagi banyak laporan kebo­coran. Jadi anak-anak dinilai sekolah saja,” tegasnya dalam acara dialog di Jakarta, Jumat (19/4).

Apalagi, tambah Dedi, putusan pengadilan pada tahun 2007 memutuskan agar UN tidak dilaksanakan sam­pai pemerintah dapat mening­katkan kualitas guru, peme­nuhan sarana dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia.

“Putusan ini dikukuhkan Mahkamah Agung yang meno­lak kasasi pemerintah,” lanjut anggota FPDIP yang akrab dipanggil Miing ini.

Ia mengingatkan, amanat UU No 20/2003 tentang Sis­tem Pendidikan Nasional juga memperkuat hal ini bahwa kelulusan peserta didik diten­tukan oleh satuan pendidikan yaitu guru dan kepala sekolah. Baginya kasus semrawutnya pelaksanaan UN tahun ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melak­sanakan amar putusan MA dan kembali ke UU.

“Pemerintah tidak bisa sekedar minta maaf. Pak Nuh sebagai menteri memang ha­rus bertanggung jawab. Tetapi sebagai bentuk tang­gung jawab moral, rasa malu, mundur adalah cara yang paling baik,” tegas Dedi Gume­lar yang akrab disapa Miing itu.

Sementara itu anggota Komisi X Jefirstson R Riwu Kore  menilai  penyelengga­raan UN tahun ini sangat buruk. Ia berharap Menteri Pendi­dikan dan Kebudayaan M. Nuh harus bertanggungjawab atas terjadinya berbagai persoalan terkait penye­leng­garaan UN tahun ini.

“Akibat penyelenggaraan UN yang kacau,negara menga­lami kerugian yang cukup besar. Kerugian tersebut bukan hanya kerugian mate­ril, tetapi juga kerugian psikologi anak yang tidak bisa dibayar dengan apapun,” tegasnya.

Dia mengharapkan kasus UN tahun ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang. “Kejadian seperti ini tidak bisa dibayangkan, karena mereka sudah siap melakukan UN, namun UN malah ditun­da dengan waktu yang tidak jelas. Tentu mereka sangat kecewa,” katanya.

Dia meminta  Mendikbud, agar ada pertanggung­ja­wab­kan yang jelas kepada publik. “Menteri tidak cukup hanya minta maaf karena program UN adalah program tahunan yang sudah rutin setiap ta­hunnya. Maka tidak ada alasan hal ini terjadi karena percetakan yang disalahkan. Mestinya semua ini sudah dipersiapkan agar UN lebih baik dari tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya malah lebih jelek dari tahun kema­rin,” tegasnya.

Ia meminta Presiden SBY secepatnya memanggil Men­dik­bud agar bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang permasalahan yang terjadi. “Komisi X DPR juga akan secepatnya memanggil Men­teri untuk menjelaskan semua kejadian yang mencoreng dunia pendidikan ini.  Kalau Men­dikbud tidak dipanggil ke Komisi X DPR, seolah-olah membiarkan semua kejadian tersebut dan seolah-olah lepas tangan. Dunia pendidikan akan hancur jika hal seperti ini dibiarkan. Padahal kita tidak menginginkan pendi­dikan anak-anak kita jatuh,” ujarnya. (from redaksi e-news)