KPK Diminta Investigasi Dugaan Suap dan Korupsi di KPU Jatim

 Lintas Madura (15/07/2013)- Gagalnya Khofifah menjadi calon gubernur Jatim setelah dicoret KPU Jatim mengundang reaksi. Sebagian besar menyesalkan putusan politik yang diambil penyelenggara pemilu kepala daerah tersebut. Bahkan ada desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.

Pengamat politik menilai terhadangnya Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja bisa diartikan imbas dari indikasi tampilnya ketidaksantunan politik yang tidak menginginkan untuk berkompetisi secara fair dengan pasangan tersebut.

"Menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi masih belum menjadi habitus (kebiasaan) dari elite-elite politik di Jawa Timur," terang Airlangga Pribadi kepada detikcom, Senin (15/7/2013) dinihari.

Keputusan KPU kata dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga ini memperlihatkan bahwa jajaran KPU Jatim tidak melihat persoalan ini sedalam-dalamnya dengan mempertimbangkan begitu jelasnya berbagai kejanggalan-kejanggalan dalam
prosesi seleksi kandidat.

"Semestinya untuk menjaga integritas KPUD dan proses pilkada yang terhormat KPUD berani mengambil langkah untuk mengulangi kembali dari awal proses pencalonan khususnya bagi kandidat-kandidat yang terkait dengan masalah dukungan ganda,"
kata PhD Candidate Asia Research Center Murdoch University ini.

Terkait dengan situasi politik yang terjadi di Jawa Timur, Airlangga Pribadi menilai sudah selayaknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan untuk menjaga integritas pelaksanaan pilkada.

"Dan KPK juga turun untuk melakukan investigasi terkait dengan indikasi tindakan dugaan suap maupun korupsi," katanya.(from detiknews.com)