SELAMAT UNTUK GARUDA JAYA U-19 YANG MEMBUNGKAM KORSEL 3-2 DALAM LAGA AFC CUP GRUP G

Senin, 08 April 2013

Mubes II Masyarakat Kepulauan : Desak Kabupaten Kepulauan Terealisasi

                                                                        Masjid Raudhatul ulum Pulau Sakalu-(sumber google)
Sumenep(08/04/13)- Seperti sudah diprediksi sebelumnya, Musyawarah Besar ke II Masyarakat Kepulauan Sumenep yang berlangsung kemarin(07/04/13) akan diwarnai munculnya kembali isu pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep. Sebenarnya isu pembentukan Kabupaten Kepulauan merupakan lagu lama yang berhembus beberapa tahun lampau, namun tak ada "action". Seperti yang dijelaskan oleh pengamat sosial M. Hayaturrahman kepada media ini bahwa isu itu akan selalu muncul mengikuti tren gawe politik. " kita tahu sebentar lagi kan Pilgub Jatim. Ya, dibarengkan gitu menjelang pilgub untuk mendapat antusiasme politik dari elit yang akan bertarung di Pilgub, apalagi pelaksanaannya kabarnya dibantu dan dibuka Wagub Jatim yang nyalon lagi", selorohnya.

Desakan pembentukan kabupaten kepulauan, lepas dari Kabupaten Sumenep justru mendapat apresiasi orang nomor satu di Kabupaten Sumenep. Bupati memberi lampu hijau pada masyarakat kepulauan merealisasikan keinginannya itu, asal direncanakan dengan matang dan dengan karya nyata untuk peningkatan kesejahteraan. ""Silahkan saja kalau warga kepulauan ingin memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep, dan menjadi kabupaten sendiri. Wujudkan cita-cita itu dengan berkarya. Kami tidak keberatan dengan pemekaran kabupaten kepulauan," ujarnya.

Sebenarnya menurut Bupati Sumenep, yang juga Ketua DPC PKB Sumenep ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berupaya keras untuk menyejahterakan masyarakat kepulauan dengan peningkatan anggaran pembangunan melalui APBD tiap tahun. "  untuk Kecamatan Arjasaa misalnya, ada kenaikan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan. Tahun 2011, anggaran perbaikan jalan sebesar Rp 450 juta, kemudian tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar, dan tahun 2013 naik 400 persen menjadi Rp 5 miliar. Pihaknya tidak berpikir diskriminasi dalam mengalokasikan anggaran pembangunan antara dataran dan kepulauan ""Kami ini tidak pernah berpikir untuk membeda-bedakan alokasi anggaran antara daratan dan kepulauan. Tapi kalau kebijakan itu dianggap masih kurang bagi warga kepulauan ya monggo " imbuhnya dengan sikap demokratis.(mam/LM)