Karsa Menang di Kota Sumenep, Tim Berkah Dinilai Minim Sosialisasi

Sumenep Kota, Lintas Madura- Rekapitulasi akhir Pilgub 2013 di Tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kota Sumenep berakhir kemarin di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep. Hasilnya pasangan Karsa nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak dengan 13 ribu lebih suara. Karsa menang merajai di hampir semua desa dan kelurahan kecamatan ini.

Sementara itu pasangan Bambang Said berada di peringkat ke-2 dengan kisaran 10 ribu suara lebih. Disusul Berkah dengan 6 ribu lebih. Kemenangan Bangsaid terjadi di desa Parsanga, Pangarangan, dan Paberasan. Sementara Berkah hanya menang di Desa Kebonagung. Sementara Beres hanya hitungan ratusan suara.

Minimnya suara berkah ini menurut beberapa pengamat sosial politik tidak terlalu mengejutkan, dikarenakan timnya sosialisasinya tidak massif. Menurut salah seorang pendukung berkah asal Desa Bangkal Kota Sumenep Sholeh, "Berkah itu sebenarnya punya potensi menang di Kota, dengan kekuatan muslimatnya itu, tapi kebanyakan muslimat dan ibu-ibu malah bingung mau milih siapa, karena gak ada sosialisasi dan pendekatan tim pada mereka," tegasnya.

" coba kita lihat, fotonya aja di jalan-jalan gak ada, apalagi pendekatan pada masyarakat. Kampanye terbuka di stadion beberapa waktu lalu itu juga kurang diketahui masyarakat, karena minim sosialisasi", lanjut Sholeh. Berikut hasil rekapitulasi Pilgub Jatim di Kota Sumenep

http://www.4shared.com/file/m4hSjrZy/HASIL_PILGUB_KOTA_sumenep.html

Rekapitulasi di kecamatan kota berjalan kondusif dengan dijaga ketat aparat kepolisian dari Polsek dan Polres Sumenep. (mam/lm)

Dinilai Tidak Kredibel, Lembaga Survei Dituntut Dibubarkan

Madura Lintas Madura, 28/08/2013- Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jatim, besok 29 Agustus 2013, kredibilitas lembaga survei semakin dipertanyakan dan dinilai tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Salah seorang pengamat sosial yang juga mantan pegiat pemantau pemilu dan pemilukada 2010 lalu, Imam Suhairi menilai perang opini yang ditunjukkan lembaga survei untuk menarik simpati rakyat Jatim seperti layaknya tim sukses calon. Bayangkan, hasil survei beberapa lembaga menempatkan pasangan tertentu menjadi pemenang dengan satu putaran PILGUB besok. " ini kayaknya kampanye di tahapan hari tenang, masyarakat Jatim dipertontonkan hasil survei yang simpang siur dan saling klaim kemenangan. Ini  kurang mendidik rakyat" tandas Imam.

Pihaknya berkaca pada hasil survei lembaga survei yang menyurvei Pilkada Jakarta kemarin dengan mengatakan, calon incumbent akan menang sampai 50 % lebih, tapi kenyataan terbalik, saat ini malah di Jawa Timur." Sepertinya lembaga survei udah banyak dipesan paslon tertentu untuk sengaja membuat opini bagi masyarakat dan itu pasti bayarannya mahal" lanjut Iman

Bubarkan Lembaga Survei yang Berpihak
Lembaga-lembaga survei semacam ini tidak layak dikonsumsi masyarakat, pura-pura ilmiah tapi telah diarahkan pada paslon tertentu." saya kira lembaga-lembaga survei semacam ini tidak layak dipercaya dan perlu dibubarkan karena kebanyakan salah", tegas mantan aktivis mahasiswa ini.

Hal senada juga disampaikan pasangan wakil Gubernur MH Said Abdullah di beberapa media lokal yang mengatakan hasil survei itu tidak perlu dilihat dan masyarakat sudah tahu mana yang kridebel dan bukan " lihat hasil survei di DKI Jakarta kemudian Jateng yang membuat mereka (LSI) harusnya malu karena salah, sekarang dilakukan di Jawa Timur, masyarakat udah tahu itu bahwa mereka tidak kredibel," tegas Said.

Seperti diberitakan banyak pihak beberapa lembaga survei (LSI dan Proximity) banyak menempatkan Paslon Karsa akan menang satu putaran dengan kisaran 51 % suara mengalahkan Berkah yang disurvei hanya dapat 27 % dan Bangsaid hanya 18 % dan Beres hanya kebagian 4 %. Sementara dari survei GSB (gerakan sayang bunda) dan Politicalwave menempatkan Berkah menang di 17 Kabupaten/Kota dengan 38 %, disusul Bangsaid 31%, Karsa 28% dan sisanya Beres kebagian 3 % saja. (tim/lm)

Masa Tenang Jelang Pencoblosan, Lintas Madura Buka Polling Pilih Cagub Jatim

Madura, Lintas Madura (25/08/2013)- Memasuki hari tenang sejak hari ini Lintas Madura Online mengadakan Polling Pilih Cagub dab Cawagub Jatim 2013. Para pengunjung dapat memilih calon yang ada sesuai hati nurani. Polling semacam ini memang marak, namun bagi Lintas Madura dilakukan setelah kampanye berakhir, hal ini membuka ruang bagi warga Madura dan Jatim untuk memilih calon sesuai dengan keinginannya setelah melihat kemampuan para calon semasa kampanye baik di TV, Radio, dan langsung di Lapangan maupun pertemuan terbatas.

Polling Pilih Cagub Jatim ini akan ditutup sebelum pencoblosan di TPS berlangsung yakni pukul 07.20Wib tanggal 29 Agustus mendatang. KAMI TUNGGU PARTIPASI ANDA...TERIMA KASIH.

Putusan DKPP Pelajaran Penting bagi KPU dan Bawaslu

Foto illustrasi

Lintas Madura, (31/07/2013)-Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengabulkan gugatan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Khofifah Indar Paarawansa dan Herman Sumawiredja serta memberhentikan sementara 3 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menjadi pelajaran penting bagi KPU dan juga Bawaslu.

Hal itu diungkapkan pengamat pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafiz. Ia menyebutkan, menjaga etika perilaku penyelenggara Pemilu yaitu dengan berlaku jujur, menjaga kemandirian, dan integritas.
"Selain pengetahuan dan ketrampilan tekhnis kepemiluan yang wajib dimiliki penyelenggara Pemilu, yang jauh lebih penting adalah menjaga independensi dan kemandirian sehingga bebas dari intervensi siapapun dan pengaruh apapun," ucap Masykurudin, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Masykurudin menambahkan, ke depannya dalam pelaksanaan Pemilu legislatif, akan sangat tinggi godaan-godaan politik kekuasaan dan iming-iming material karena peserta Pemilu akan semakin banyak. Maka, ujar Masykurudin, saat itu para penyelenggara pemilu diuji kemandirian dan kejujurannya dalam melaksanakan tugas."Sebanyak dan sekencang apapun godaan politik dan materi, apabila penyelenggara Pemilu menjaga kejujuran, kemandirian dan integritas maka hasil penyelenggaraan Pemilu dapat dipertanggungjawabkan dan keyakinan masyarakat untuk percaya terhadap penyelenggaraan Pemilu semakin meningkat," jelasnya.

Masykurudin berharap, KPU secepatnya meninjau kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Jatim sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggaraan pemilu. Sehingga pemulihan dan perlindungan hak konstitusional pasangan Khofifah dan Herman segera terpenuhi."KPU tetap harus melakukan verifikasi terhadap dukungan partai politik yang disengketakan, sehingga lolosnya Khofifah-Herman tetap berdasarkan dari kajian KPU tentang akurasi sahnya dukungan tersebut," pungkas Masykurudin. (liputan6.com)

DKPP Loloskan Khofifah-Herman, KPU Jatim Dihukum, Kader PKB Cukur Bregos

Madura, Lintas Madura (31/07/2013)- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan sebagian pengaduan Khofifah-Herman, yang salah satunya memulihkan nama keduanya. Dengan demikian, Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa-Herman Sumawiredja bisa ikut serta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur 2013 Agustus mendatang.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum secara cepat dan tepat, sesuai prinsip etika, untuk memulihkan pasangan Khofifah-Herman," kata Ketua DKPP Jimly Asshidiqie saat membacakan putusan di ruang sidang DKPP, Rabu, 31 Juli 2013.

Tidak hanya itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad, yang terbukti tak tegas kepada anggotanya, dan memecat tiga anggota KPU Jatim, yaitu Nadjib Hamid, Agung Nugroho, dan Agus Mahfud Fauzi.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama belum ada putusan terbaru untuk memperbaiki putusan KPU tentang penetapan pasangan calon Pilkada Jatim yang memenuhi syarat Pilkada Jatim," kata Jimly.

Badan Pengawas Pemilu diperintahkan untuk mengawasi hasil putusan ini. Dalam pertimbangannya, DKPP juga meminta dan merekomendasikan penegak hukum terkait untuk memeriksa dugaan suap yang sempat mencuat. "Guna menegakkan integritas penyelenggaraan Pemilu," ujar Jimly. Sebelumnya, ada rekaman suara orang tak dikenal yang menyiapkan dana Rp 3 miliar untuk pemenangan pasangan calon lain. Dalam percakapan itu, Ketua KPU Jatim, Andry, disebut "telah dibereskan".

Selain itu, DKPP merehabilitasi nama Sayekti Suindiyah yang merupakan anggota KPU Jatim. Sebelumnya, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Andry dan Sayekti menilai dukungan dari Partai Keadilan dan PP Nahdlatul Ulama Indonesia kepada Khofifah-Herman adalah sah karena diteken dari kepengurusan partai terbaru. Tapi putusan mereka berdua ditentang tiga anggota KPU Jatim lainnya, yang kemudian diberhentikan sementara

Ketua KPUD Jatim Apresiatif
Ketua KPUD Jawa Timur Andri Dewanto Ahmad menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memerintahkan pemulihan hak konstitusional pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, Rabu 31 Juli 2013. Andri mengaku siap melaksanakannya.

"Keputusan ini keputusan yang terbaik. Ini keputusan yang fair menurut saya dan ini luar biasa. Ini keputusan yang solutif," kata Andri usai sidang di Gedung DKPP, Jakarta.

Andri menuturkan bila KPU melaksanakan keputusan DKPP, paling lambat besok, Kamis 1 Agustus 2013, Surat Keputusan baru sudah harus clear. "Hari ini diproses, keluar surat, perubahan SK, besok keluar," ujarnya.

Terkait keputusan DKPP yang memberikan sanksi terhadap sejumlah komisioner KPUD Jatim termasuk dirinya, Andri menyampaikan tanggapannya.

Pertama, mengenai sanksi peringatkan terhadap dirinya. DKPP menilai dirinya tidak mampu mengarahkan anggota untuk menyatakan Khofifah-Herman adalah memenuhi syarat. Lalu, dalam voting Ketua KPU Provinsi dan salah satu anggota yang berpendapat bahwa Khofifah-Herman lolos, kalah melawan 3 pendapat yang lain.

"Saya diberi peringatan karena ada undangan kepada Khofifah-Herman hadir dalam pengambilan nomor urut pasangan calon sekalipun tidak atas perintah saya. Jadi judulnya saya diberi peringatan karena saya ketua," ujarnya.

Andri mengklaim perbuatan itu bukanlah kesalahannya. Sebab, anggota seharusnya bertanggung jawab atas pendapat yang berbeda dengan ketua.

"Tapi DKPP berpendapat bahwa karena saya ketua, saya tetap harus diberikan peringatan," jelasnya.

Kedua, mengenai keputusan yang merehabilitasi salah satu anggota KPUD Jatim, Sayekti Sunindya dan menghukum tiga anggota yang lannya yaitu Najib Hamid, Agung Nugroho, dan Agus Mahfud Fauzi. Andri menilai pemberhentian ketiganya  sebagai anggota KPU Provinsi bersifat sementara karena keanggotaan akan pulih bila perubahan keputusan dengan memasukkan pasangan calon Khofifah dan Herman sudah keluar.

"Setelah ada putusan itu mereka akan direhabilitasi kembali. Jadi orang tidak diberhentikan tetap," ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Halim Iskandar mengapresiasi hasil keputusan DKPP. Selanjutnya, dia minta KPU segera mengambil langkah kongkrit.  "Yaitu, dengan melegalkan pasangan Khofifah-Herman sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur, tentu dengan nomor 4 yang memang telah disiapkan," katanya

Kader PKB Cukur Bregos

Sementara, usai mendengar Keputusan DKPP, sejumlah kader di DPW PKB Jatim di Jalan Ketintang, Surabaya melakukan cukur 'brengos' alias kumis.

"Ini bukan bermaksud apa-apa, sebagaimana ungkapan rasa syukur, biasanya dilakukan dengan cukur rambut, tapi disini sempat dilakukan dengan cukup brengos," Wakil Sekretaris DPW PKB Samsul Arifin.
(tim/dari beberapa media)

Sekdaprov Jatim : PNS Harus Netral dalam Pilgub

Terkait makin dekatnya waktu pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur pada 29 Agustus 2013, Pemprov Jatim mengimbau para pegawai negeri sipil (PNS) tidak berpolitik praktis.
“Sebagai anggota KORPRI, PNS punya hak suara dalam pesta demokrasi. Tapi jangan sampai berpolitik praktis dan tetap menjaga netralitas sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah,” kata Sekda Prov Jatim, Rasiyo, saat dikonfirmasi.

 

Alasan Rasiyo mengingatkan hal ini karena kondisi tahun 2013 ini kental dengan unsur politis yang sangat kuat. Karena itulah dia mengimbau para PNS tidak terpengaruh dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. “Bersikap netral saja. Tidak perlu ikut ikutan mendukung pasangan calon tertentu,” tegasnya.
Rasiyo menambahkan pengertian netral adalah tidak memihak pada salah satu partai politik. Tapi menggunakan hak memilih dalam pemilihan umum (from lensaindonesia.com)

---

---

Karena Nyalakan Petasan Saat Konvoi, Massa Antar Pendukung Kades Hampir Bentrok

Pamekasan,Madura (15/7) - Massa pendukung Kepala Desa terpilih Serta massa mantan kepala Desa Campor Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, hampir bentrok akibat arak-arakan kendaraan pendukung Kades terpilih itu menyalakan Petasan saat melintas disamping rumah mantan Kades Desa tersebut.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat arak-arakan ratusan kendaraan pendukung kepala desa terpilih, baru pulang mengikuti pelantikan Kepala Desanya yang di selenggarakan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Sepulangnya dari pelantikan tersebut, saat melintas disamping rumah mantan kepala desa yang kalah pada Pilkades lalu itu, oknum pendukung kades terpilih itu menyalakan petasan yang memicu amarah dari pendukung mantan Kades.

Salah satu warga Desa Campor yang enggan disebutkan namanya mengatakan, mercon yang dibunyikan saat itu sangatlah banyak, dan bunyinya sangat keras, sehingga mengagetkan warga sekitar mantan kepala Desa itu, tak lama setelah itu para pendukung mulai berdatangan.
“Selain itu mereka sambil membleyer sepedanya dengan keras,dan sepedanya terus di gas mas, bunyinya sangat nyaring,” tuturnya saat itu.

Kapolres Pamekasan,AKBP Nanang Chadarusman menuturkan, peristiwa tersebut dipicu pelemparan petasan yang dilakukan oleh salah satu pendukung Kedes terpilih saat melintas disamping rumah mantan Kades Desa tersebut.
“Hal itu membuat ketersinggungan pendukung mantan kepala desa,” tuturnya kepada sejumlah wartawan di lokasi kejadian, senin (15/07/13) pagi.

Nanang sapaan akrabnya juga menuturkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan mantan kepala Desa Campor, dan pihaknya juga telah memberikan pengertian agar bisa menjaga seluruh pendukungnya.
“Insyaallah setelah ini kami juga akan kerumah kepala desa terpilih, memberikan sedikit masukan agar antar pendukung saling menghargai,” ulasnya .(dari mediamadura.com)

KPK Diminta Investigasi Dugaan Suap dan Korupsi di KPU Jatim

 Lintas Madura (15/07/2013)- Gagalnya Khofifah menjadi calon gubernur Jatim setelah dicoret KPU Jatim mengundang reaksi. Sebagian besar menyesalkan putusan politik yang diambil penyelenggara pemilu kepala daerah tersebut. Bahkan ada desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.

Pengamat politik menilai terhadangnya Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja bisa diartikan imbas dari indikasi tampilnya ketidaksantunan politik yang tidak menginginkan untuk berkompetisi secara fair dengan pasangan tersebut.

"Menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi masih belum menjadi habitus (kebiasaan) dari elite-elite politik di Jawa Timur," terang Airlangga Pribadi kepada detikcom, Senin (15/7/2013) dinihari.

Keputusan KPU kata dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga ini memperlihatkan bahwa jajaran KPU Jatim tidak melihat persoalan ini sedalam-dalamnya dengan mempertimbangkan begitu jelasnya berbagai kejanggalan-kejanggalan dalam
prosesi seleksi kandidat.

"Semestinya untuk menjaga integritas KPUD dan proses pilkada yang terhormat KPUD berani mengambil langkah untuk mengulangi kembali dari awal proses pencalonan khususnya bagi kandidat-kandidat yang terkait dengan masalah dukungan ganda,"
kata PhD Candidate Asia Research Center Murdoch University ini.

Terkait dengan situasi politik yang terjadi di Jawa Timur, Airlangga Pribadi menilai sudah selayaknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan untuk menjaga integritas pelaksanaan pilkada.

"Dan KPK juga turun untuk melakukan investigasi terkait dengan indikasi tindakan dugaan suap maupun korupsi," katanya.(from detiknews.com)

Perjalanan Demokrasi yang Tidak Sehat, PMII Jatim MintaKPU Jatim Agar Proses Pilgub Dihentikan

Madura Lintas Madura,15/07/2013 - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur mendesak KPU Jatim menghentikan sementara waktu proses Pilgub Jatim. Pasalnya, proses politik yang tengah berjalan di KPU dinilai sudah tidak sehat.

"Perlu dirumuskan manajemen yang lebih transparan dulu. Lalu lakukan penjaringan ulang pasangan cagub-cawagub Jatim dari awal dengan lebih terbuka," kata Ketua Umum PKC PMII Jatim, Fairouz Huda, yang tengah berada di sekitar KPU Jatim, Surabaya, Minggu (14/7).

Menurut dia, proses Pilgub yang tengah berjalan sama sekali tidak memberikan pendidikan politik positif bagi masyarakat Jatim. Tapi sebaliknya, masyarakat dihadapkan dengan tontonan percekcokan kepentingan politik antar cagub-cawagub.

Fairouz menilai, etika politik dalam proses demokrasi pada pilgub Jatim ini telah mati. "Kami merasa prihatin yang mendalam. Yang terdengar di telinga dan terbaca di mata masyarakat adalah seputar tarif politik dalam meraup dukungan, hingga terungkap adanya dualisme dukungan partai," tandasnya.

Tercatat, dari empat pasangan bakal calon, yaitu pasangan incumbent, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah (BDH-Said) dan pasangan dari independen Eggi Sudjana-M Sihat, hanya pasangan Khofifah-Herman (BerKah) yang statusnya belum pasti lolos atau tidak.

Hal itu akibat adanya dualisme dukungan dari Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), kepada Berkah dan KarSa.

Skenarionya dukungan dua partai tersebut terancam dicoret oleh KPU, baik dari KarSa maupun Berkah. Bila demikian, maka yang dirugikan adalah pasangan Berkah. Pasalnya, suara dukungan BerKah kurang dari syarat minimal 15 persen.

"Jika benar terjadi pemalsuan syarat administratif pasangan calon pra penetapan, maka kita sebagai masyarakat Jatim mengutuk keras kepada para pelaku itu. Merekalah mafia demokrasi yang harus kita musnahkan," tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan, hingga tengah malam belum ada keputusan KPU Jatim terkait hal ini (from jejaringnews.com)

Kantor Radar Madura Japos Diserang Oknum Kades dan Anak Buahnya; PWI Jatim Desak Polisi Usut Tuntas

Kantor Harian Radar Madura di Jalan Halim Perdanakusuma, Bangkalan, Jawa Timur Kemarin Siang diserang belasan orang anak buah Kepala Desa Langkap, Kecamatan Burneh, kabupaten setempat.
Di duga, penyerangan itu terkait dengan pemberitaan tentang pungli turunya SK Tenaga Harian Lepas (THL) di daerah Bangkalan yang diduga melibatkan kepala desa itu.

Penyerangan yang disertai aksi kekerasan dan perusakan perkakas kantor harian dibawah naungan Jawa Pos grup, itu terjadi pada pukul 10.00 WIB. Kini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres setempat.

Menurut Muhammad Amirudin, Koordinator Liputan di Radar Bangkalan, siang itu mendadak datang empat mobil di depan kantor. Kemudian ada 15 orang turun, masuk ke halaman lalu memukul dua orang sekretariat kantor.
"Satu orang dipukul di wajah hingga lebam, satu lagi di kepala bagian belakang," kata dia kepada merdeka.com, Kamis (27/6).

Setelah menganiaya pegawai, belasan orang kemudian merengsek masuk ke dalam ruang redaksi. Di dalam mereka mengamuk, merusak monitor komputer dan melempar kursi.
"Waktu itu di dalam sepi. Yang ada hanya pegawai sekretariat saja," terang Amir.

Untungnya, awak redaksi harian Radar Madura mengenali dalang penyerangan tersebut, yakni Kepala Desa Langkap. Sehingga mereka langsung melaporkan kejadian itu ke Polres setempat.

Amir menduga, penyerangan itu berkaitan dengan pemberitaan. Sebab, dua hari berturut-turut, Kamis dan Jumat kemarin, Radar Madura menurunkan berita tentang dugaan pungli SK Tenaga Harian Lepas. "Dua hari berita itu menjadi HL (Head Line)," terangnya.

Ceritanya, SK THL itu sudah turun dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten. Namun, untuk mendapatkan SK itu, THL harus membayar pungutan sebesar Rp 45 juta.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur mengutuk keras tindak anarkis sekelompok massa di Kantor Radar Madura Jalan Halim Perdanakusuma, Bangkalan siang tadi (27/6). PWI juga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas penyerbuan berujung perusakan fasilitas kantor tersebut.

Menurut Ketua PWI Jawa Timur Ahmad Munir, ada mekanisme untuk menyelesaikan ketidaksepakatan atau ketidakpuasan atas pemberitaan pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan ketentuan lainnya.

"Kekerasan bukan cara elegan dan adil dalam menyelesaikan ketidakpuasan atas pemberitaan media massa. Berdasar ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan aturan hukum lainnya, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers bisa menyampaikan hak jawab," kata Munir di kantornya, LKBN Antara Jawa Timur Jalan Kombes Pol M Duriyat Surabaya, Kamis (27/6).

Kalaupun dengan hak jawab belum puas, lanjut dia, bisa menyampaikan keberatan kepada Dewan Pers. "Biar Dewan Pers sebagai wasit dan pengadil terkait produk pemberitaan pers bisa menyelesaikan kasus itu secara tuntas," tegas Munir yang juga Kepala LKBN Antara Biro Jawa Timur tersebut.

Untuk itu, Munir menegaskan, pihak kepolisian harus secepatnya mengusut tuntas tindakan anarkis sekelompok orang di Bangkalan Madura tersebut. "Tidak ada alasan untuk tidak mengusutnya hingga tuntas. Kami harap kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mengungkap kasus itu." (form merdeka.com)

Rumah yang Diduga Maling Dibakar Massa

Sebuah rumah milik Fauzan (30) di Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Sabtu (22/6/13/2013) dibakar puluhan orang.

Aksi massa itu akibat dari kekesalan mereka atas maraknya hewan ternak yang kerap hilang akhir-akhir ini. Kekesalan memuncak saat di rumah Fauzan, ditemukan dua ekor sapi yang diduga adalah hasil curian.
Menurut Misdin, warga setempat mengatakan, pada Jumat malam kemarin, dua ekor sapi milik warga hilang. Sejak Sabtu pagi warga terus mencari. Warga kemudian menaruh curiga bahwa sapi tersebut berada di rumah Fauzan. Sebab Fauzan selama ini diduga oleh warga sebagai spesialis pencuri hewan.
“Setelah digeledah, di belakang rumah Fauzan ditemukan dua ekor sapi yang hilang Jumat malam,” kata Misdin.

Setelah berhasil memastikan dua ekor sapi tersebut adalah hewan curian, warga kemudian membawa keluar dua ekor sapi tersebut. Tidak puas, warga kemudian melempari rumah tersebut dengan batu.
Beruntung pemilik rumah sedang pergi. Setelah puas melempari rumah tersebut dengan batu, warga kemudian membakarnya. “Beruntung pemilik rumahnya tidak ada. Andaikan ada sudah jadi bulan-bulanan massa,” imbuh Misdin.

Sementara itu, Kepala Polsek Manding, Ajun Komisari Bambang Adi Wicaksono tidak banyak memberikan keterangan panjang soal aksi pembakaran rumah yang diduga tersangka pencurian hewan ternak.
Namun dia melakukan penyelidikan di dalam rumah yang sudah hangus bagian atapnya itu. Di dalam rumah ditemukan sebuah alat musik keyboard. Alat tersebut diduga milik SDN Manding Timur yang dilaporkan hilang beberapa waktu lalu.
“Alat musik dan dua ekor sapi sementara kita amankan. Kami juga sudah perintahkan anggota untuk mengejar Fauzan untuk dimintai keterangan,” kata Adi Wicaksono, menjelaskan. (dari mediamadura.com)

Jelang Pengumuman Kenaikan BBM, Mahasiswa Pacabis Sandera Mobdin

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Cakanca Bindhara Santri (Pacabis), hari ini  (21/06) melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM di beberapa tempat yakni di DPRD, Pemkab dan SPBU Kolor.

Pendemo menyandera mobil plat merah Nopol M 1881 WP. Aksi mahasiswa memanas ketika membuka mobil plat merah tersebut dan menemukan 2 jirigen kosong berukuran 50 liter, disembunyikan di jok belakang.

Mahasiswa kemudian naik dan menginjak-injak kap atas mobil, berorasi dan berteriak mengecam ditemukannya jirigen di dalam mobil dinas pejabat. Mahasiswa mengambil dan mengacung-acungkan jirigen, sambil berteriak menuding itu sebagai upaya penimbunan.“Kami terpaksa menyandera mobil plat merah itu, karena di duga mobil tersebut akan melakukan penimbunan BBM. Sebab, di dalam mobilnya ditemukan adanya 2 jerigen berukuran 50 liter,” teriak korlap aksi Sadam



Setelah puas di SPBU mereka meneriakkan yel-yel menolak kenaikan BBM di depan DPRD dan Pemkab. Kenaikan BBM rencananya akan dilakukan malam ini oleh pemerintah pusat (mam/lm)

TKW Bangkalan Meninggal dalam Rusuh KJRI Jedah, Arab Saudi

Sumber foto : kompas.com

Bangkalan,Lintas Madura (11/06/2013)- Rusuh massa dan aksi pembakaran di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi,Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kemarin memakan korban TKW asal Bangkalan Madura yakni Marwah binti Hasan (55 tahun). Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Departemen Luar Negeri (Deplu) Tatang Razak kepada media nasional, korban tewas setelah terdesak saat kericuhan terjadi.

Saat ini jenazahnya sedang dalam proses pemulangan ke tanah air. Pihak KJRI telah berkoordinasi dengan putri korban, namun mereka masih harus memastikan nama dan identitas korban.
“Berdasarkan keterangan dari putrinya, korban masuk ke Arab Saudi melalui umroh pada 2005. Sejak itulah, beliau tidak memiliki dokumen,” ujar Tatang.

Aksi kerusuhan itu berawal dari TKI yang memaksa masuk gedung KJRI. Bahkan beberapa orang nekat berusaha memanjat pagar kawat KJRI. Namun, petugas KJRI berhasil bertahan dan menghalau massa yang terus berusaha untuk masuk ke gedung KJRI. Puncaknya saat kemarin massa yang kepanasan dengan suhu 45 derajat ngantre mulai pagi.

Hal ini terjadi saat Pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan amnesti terhadap seluruh warga negara asing yang overstay. KBRI dan KJRI Jeddah memberikan pelayanan dengan memfasilitasi dan melakukan pendataan bagi WNI yang overstay. KJRI membantu memberikan dokumen keimigrasian. Massa yang datang  mencapai puncaknya sampai lebih dari 12 ribu orang kemarin.

Migrant Care:Buruknya Pelayanan KJRI
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah menegaskan insiden kemarahan buruh migran Indonesia di KJRI Jeddah merupakan puncak akumulasi kemarahan terhadap bobroknya pelayanan selama masa amnesty (pengampunan). Belum lagi, ribuan buruh migran Indonesia setiap hari terpaksa berjemur dalam terik matahari bersuhu rata-rata diatas 40 derajat celcius selama mengantri di luar gedung KJRI Jeddah tanpa ada tenda, air minum serta pelayanan medis.

Sementara itu KJRI telah mengklaim menambah petugas loket dan petugas serta mengklaim telah memproses dokumen 49.000 lebih orang. Diperkirakan sekitar 100.000 lebih WNI yang akan mengurus paspor di KJRI  (tim/lm dari beberapa media)

Statemen Presiden PKS Anis Matta Dinilai Melukai Ormas Islam

Sampang, Lintas Madura (07/06/2013)- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta membantah bahwa partainya beraliran Wahabi, seperti anggapan sebagian umat Islam, termasuk warga Sampang, Madura, Jawa Timur.Wahabi sendiri merupakan aliran dalam Islam yang bergerak dalam bidang pembaharuan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman at-Tamimi (1115-1206 H/1703-1792 M) dari Semenanjung Arabia.

Aliran ini dianggap sebagian umat Islam sebagai salah satu aliran Islam garis keras dan dinilai menyimpang, bahkan sebagian ada yang menganggap sesat, karena perbedaan pahan dan pemikiran.

foto suara-muslim

"PKS tidak menganut aliran tertentu. PKS partai dakwah dan merupakan wadah perjuangan umat Islam yang terdiri dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis," kata Anis Matta di Sampang, awal pekan ini, sebagaimana dilaporkan Antara. Anis mengemukakan hal ini, menanggapi unjuk rasa sebagian warga Sampang yang menolak kedatangan Presiden PKS itu kota Bahari tersebut.

Sebelumnya pada Senin (3/6) pagi sekelompok warga yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Sampang Antiantek Wahabi berunjuk rasa di monumen kota itu. Mereka menolak kedatangan Presiden PKS di Sampang dengan berbakai alasan.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa ketika itu. Yakni menolak kehadiran tokoh partai terlibat kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sampang, karena menurut mereka, korupsi merupakan bentuk perbuatan yang menyengsarakan rakyat.

Para pengunjuk rasa itu juga meminta pemerintah daerah tidak memfasilitasi berkembangnya ajaran Wahabi di Kabupaten Sampang secara khusus dan Madura pada umumnya, karena dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat. Sedangkan PKS menurut para pengunjuk rasa itu merupakan partai politik berkedok agama dan beraliran Wahabi.
"Saya kira tuduhan itu untuk kepentingan politik. Jadi tidak benar jika PKS berpaham Wahabi," kata Anis Matta menambahkan. (dari beberapa media)

Anis Matta Lukai Ormas Islam
Pernyataan Anis yang mengatakan bahwa PKS bukan wahabi dan merupakan wadah dakwah dari ormas NU, Muhammadiyah dan Persis dinilai pernyataan yang ngawur dan melukai Ormas Islam. " itu pernyataan ngawur dari seorang pimpinan parpol yang kebingungan cari sensasi dan simpati di tengah pusaran parpolnya yang diterpa korupsi dan kini diujung tanduk dengan koalisi" ujar salah satu pengguna jejaring sosial Facebook.

Ormas Islam NU, Muhammadiyah dan Persis itu tidak pernah menginduk dan mewadah dalam berdakwah pada PKS. " coba lihat sejarah, NU, Muhammadiyah, Persis itu ormas yang telah lama lahir seiring dengan perebutan kemerdekaan ini, kalau PKS kan baru muncul kemarin. Pernyataan itu sangat ngawur dan melukai ormas Islam" tandasnya.

Seperti diberitakan Anis Matta minggu-minggu ini rajin sowan politik ke Jawa Timur terutama ke kantong-kantong NU di tengah-tengah parpolnya diterpa berbagai persoalan hukum dan politik. (tim/lm)

Panwaslu Sumenep Periksa Kades dan PPS Parsanga, Kades Menolak

Sumenep,Lintas Madura (03/06/2013)-Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep berencana akan memeriksa PPS (panitia pemungutan suara) Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep karena dalam melakukan pemutakhiran data pemilih diduga dihalang-halangi Kepala Desa (Kades) setempat. Melalui ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan,SH menuturkan bahwa Panwas akan memanggil PPS Desa Parsanga dan Kadesnya karena diindikasikan telah menghalang-halangi proses pemutakhiran data pemilih di desa tersebut.

Menurut Zamrud, orang yang dengan sengaja menghalang-halangi proses tersebut bisa diancam pidana maksimal 3 tahun penjara. Namun pihaknya masih mengumpulkan data dan menunggu hasil keterangan dari anggota Panwas Kota Sumenep yang merupakan wilayah kerjanya.

Sementara itu, informasi dari salah seorang anggota PPK yang dihimpun media ini menuturkan bahwa persoalannya mungkin hanya sepele. Ia menuturkan sejak  awal Desa Parsanga memang agak ruwet. Contohnya, pembentukan PPS di Desa Parsanga bermasalah, yakni Kades tidak merekom PPS yang mendaftar. Karena tidak direkom, akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sumenep melalui PPK Kota Sumenep mengambil inisiatif mengambil anggota PPS Desa Parsanga lama pada waktu pileg 2004 lalu.

Kades Tolak Panggilan Panwaslu
Sementara itu, Kades Parsanga kepada beberapa media menjelaskan bahwa ia menolak untuk dipanggil dan dimintai keterangan oleh Panwaslu dengan alasan untuk memanggil dirinya harus ada izin dari Bupati. Dirinya juga merasa tidak pernah menghalang-halangi PPS untuk pemutakhiran data pemilih di desanya.

Di kesempatan lain beberapa warga Desa Parsanga yang dihubungi media ini mengatakan sampai saat ini belum pernah didatangi petugas dari desa untuk di data sebagai pemilih dalam Pilgub Agustus Mendatang. Mereka berharap agar bisa menggunakan hak pilih dalam pilgub tanpa hambatan dari siapapun. (tim/lm)

Maraknya "Money Politic" di Pilkades Sudah Tradisi?

warga menunjukkan uang pada pilkades (sumber foto : google)

Madura, Lintas Madura (23/05/2013)- Pelaksanaan pilkades di beberapa tempat di Madura bulan-bulan ini boleh dibilang mulus dari segi pelaksanaannya. Namun, kualitas pilkades sangat jauh dari tatanan demokrasi ideal. Hal ini diindikasikan dari pelaksanaan Pilkades yang akan dihelat atau yang masih akan digelar sarat dengan praktik money politik.

Calon kades dengan terang-terangan atau terbuka melakukan praktik money politik.  Menurut pengamatan pegiat Lembaga Pemantau Pemilu MaSDev, Hayaturrahman, praktik jual beli suara pada pilkades sangat kentara dan bahkan dilakukan di tempat terbuka sambil melakukan mobilisasi massa pendukungnya " ini bukan lagi sembunyi-sembunyi, tetapi sangat terbuka dilakukan, seakan tidak ada yang menyalahkan, sudah tradisi, seolah merupakan hal yang semestinya dilakukan", terangnya.

"Money Politik" Bisa Perlebar Korupsi Baru
Praktik money politik di arena pilkades bisa memperlebar dan menciptakan korupsi dan koruptor baru. "Calon mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk nyalon ditambah dengan uang untuk menyuap warga pemilih, artinya calon berambisi untuk jadi kades. Iming-imingnya tentu adalah kesempatan untuk meraup keuntungan materi ketika berkuasa demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya" tegas Rahman

Ia menambahkan,  sampai saat ini belum ada lembaga atau orang yang bisa mengawasi dan kemudian memberikan sanksi ketika ada calon melakukan praktik money politik. " yang terjadi kan seolah memang legal money politik itu. Harus diproses seperti apa, dimana, oleh siapa, kan tidak ada", tambahnya

Orang Miskin Tidak Boleh Nyalon 
Sementara menurut pegiat Lembaga Kajian Agama dan Demokrasi (LeKAD) Madura, Imam, Praktik maraknya money politik dan biaya pilkades yang besar semakin menjebak masyarakat dan bangsa pada pola dan perilaku " demokrasi kapitalistik". Pemilihan kepala desa yang dihelat menimbulkan pernyataan bahwa orang yang potensial di desa, tapi miskin tidak boleh nyalon kades. "sepertinya memang benar sebuah pernyataan bahwa yang jadi pemimpin itu tidak boleh dari orang miskin, yang tidak punya uang meskipun dia potensi ya minggir, ini kan praktik demokrasi ala kapitalis" terang mantan aktivis PMII ini.

Perlu  Regulasi Komprehensif tentang Pilkades
Kalau hal ini dibiarkan, tidak hanya akan merusak tatanan demokrasi yang sehat dan bersih, juga akan menimbulkan disintegrasi sosial di tingkatan desa. Untuk itu pihaknya mendesak pada pihak terkait untuk membuat regulasi yang menyeluruh tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Bahwa pelaksanaan Pilkades harus ditanggung pemerintah melalui penganggaran di APBDes, seperti halnya pemilihan umum legislatif, bupati atau walikota, gubernur, dan presiden. " Persoalannya, kenapa pemilu bisa dianggarkan di APBN, sementara Pilkades yang langsung bersentuhan dengan masyarakat masih harus ditanggung calon biaya pelaksanaannya", tambahnya.

Pihaknya juga mendesak ke depan agar dibuat regulasi atau aturan yang terkait dengan penyelesaian konflik pilkades. " kalau ada sengketa di pilkades misalnya, lembaga apa dan siapa yang berhak menangani. Saya kira perlu aturan yang jelas seperti halnya pemilu", terangnya.

Pelaksanaan pilkades di Madura di helat mulai awal bulan ini dan akan berakhir akhir bulan dengan sistem bertahap serentak. (tim/lm)

Minta Madura Dibangun Cepat, KH Fuad Amin Masih Istikharah Pilgub

KH Fuad Amin Imron dalam suatu acara

Tokoh kharismatik Madura asal Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan, KH Fuad Amin Imron minta pada calon Gubernur Jawa timur yang akan bertarung di Pilgub Agustus mendatang untuk melakukan percepatan pembangunan Madura pasca Suramadu. "ya saya cuma titip pesan untuk calon gubernur yang akan ikut pilgub, agar Madura dibenahi secepatnya, kalau perlu dibentuk lembaga baru seperti Badan Pembangunan Madura, dan bubarkan BPWS, kan tidak ada gunanya lagi," pintanya di hadapan beberapa media.

Ditanya soal dukungannya pada Pilgub mendatang, KH Fuad menjelaskan akan melakukan istikharah dulu. Menurut KH Fuad Amin, yang akan bertarung di Pilgub rata-rata orang NU dan temannya sendiri. Khofifah ketua Muslimat yang punya kemampuan, Saifullah Yusuf juga NU, Said Abdullah adalah asli Madura yang juga NU.

Ditanya soal statemen sebelumnya yang pernah mengatakan akan mendukung penuh Khofifah,KH Fuad mengatakan "Seandainya Khofifah dengan Hasan Aminuddin atau Abdul Halim Iskandar (Ketua DPW PKB), saya dukung penuh. Tapi ternyata gandengan dengan Herman, saya putuskan saat ini netral dulu dan menunggu istikharah," tegasnya. Namun pihaknya memuji mantan Kapolda Herman Suryadi Sumawiredja yang merupakan sosok polisi yang tegas, berwibawa, dan jujur.

Pilgub Jatim akan digelar 29 Agustus mendatang secara serentak di Jawa Timur. Sampai saat ini ada tiga pasangan calon dari Parpol yang akan bertarung, yakni Khoir (Khofifah-Herman), Bangsa (Bambang DH-Said Abdullah), dan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf). Sedangkan pasangan dari perseorangan adalah Eggy Sudjana-M. Sihat. (mam/lm)

Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja (Khoir) Akan Dapatkan Hak Politiknya di Pilgub 2013

                                                      pasangan KHOIR yang akan bertarung dalam Pilgub 2013 mendatang

Madura, Lintas Madura (16/05/2013)- Orang yang ditunggu-tunggu masyarakat Jawa Timur untuk mendampingi Khofifah Indar Parawansa dan Pilgub 2013 ini terkuak, setelah Kemarin daftar di KPU Jawa Timur. Cagub yang akan mendampingi Khofifah adalah mantan Kapolda Jatim Irjen (Purn) Herman Sumawiredja.

Dengan menggunakan jilbab warna merah dan kombinasi batik begitu pula Herman Sumawiredja waktu datang ke KPU Jatim, mereka mengistilahkan dengan pasangan Khoir.

Khofifah yang diantar oleh sejumlah pengurus parpol pendukung, memohon doa dan restu pada pendukungnya yang berjumlah ratusan orang yang memadati KPU, serta seluruh masyarakat Jawa Timur.

Sementara itu, Herman Sumawiredja menjelaskan menerima pinangan Khofifah unuk memperbesar peluang pasangan ini agar meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur.

                                          pasangan Khofifah dan Herman yang mendaftar ke KPU Jatim

Saat ini Komisioner KPU Jatim sedang melakukan pemeriksaan sejumlah berkas dukungan dari Partai Politik.Persyaratan sebagai bakal calon harus memiliki 15 persen suara maka ditambah dengan sejumlah partai non parlemen. Pasangan Khoir didukung oleh PKB yang memiliki suara 12,26 persen, PKPB (1,48 persen), PKPI (0,87 persen), PK (0,50 persen) dan PMB (0,20 persen).  Kemudian PPNUI sebanyak 0,24 persen. Total dukungan mencapai 15, 55 persen.

Khofifah Indar Parawansa bersama barisan ulama, ormas, dan elemen lain meyakini akan mendapatkan hak politiknya yang terempas 2008 lalu sebagai Gubernur Jawa Timur. Hal ini tidak mustahil, dikarenakan pasangan Khoir (Khofifah dan Herman) mendapat dukungan basis massa riel yakni kaum perempuan Jatim, ormas NU, Muslimat dan Fatayat NU dan elemen ormas yang sevisi dengan NU. Sementara Herman adalah mantan Kapolda Jatim pada saat Pilgub 2008 lalu. Bahkan komentar beberapa pihak mengatakan bahwa mantan Kapolda itu tahu betul proses pilgub 5 tahun lalu beserta kecurangannya, jadi antisipasi untuk itu pasti dilakukan.

Pilgub Jatim rencananya akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2013 mendatang. Sampai saat ini ada tiga calon cagub yang mengemuka diusung sejumlah parpol, yakni Bambang DH- Said Abdullah (BangSaid), Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja (Khoir), dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa jilid II). Sementara untuk calon perorangan, sampai saat ini belum ada yang mendaftar (tim/lm)

Kasus Kepala Kemenag Pamekasan :Belum Ada Reformasi Birokrasi di Kemenag?

                                          Ribuan warga yang tuntut Kepala Kemenag Pamekasan dipecat (foto:detiknews)

 

Pamekasan, Lintas Madura (12/05/2013)- Tuntutan ribuan guru yang bernaung di Kementerian Agama Pamekasan  agar Kepala Kemenag Pamekasan mundur dan dipecat  dari jabatannya seharusnya jadi bahan evaluasi bagi menteri dalam mengangkat pejabat kemenag. Karena selama ini kantor kementerian agama yang mempunyai motto “ ikhlas beramal” itu kerap mendapat protes dari warga dan dari internal kemenag sendiri.

Tuntutan dan protes dari warga seperti yang terjadi kemarin di Pamekasan, bukan hanya isapan jempol, tidak ada makna, tetapi disebabkan perilaku oknum pejabat khususnya di kemenag yang kerap melakukan tindakan yang tidak mengenakkan. Catat saja misalnya, pemotongan gaji pegawai  sebesar Rp. 100.000,00 dengan dalih untuk membiayai Hari Amal Bakti (HAB) akhir tahun lalu dan awal tahun ini.

Kasus ini kemudian berujung pada aksi kekerasan pada seorang wartawan di Pamekasan atas pemberitaan yang dianggap tidak mengenakkan bagi Kepala Kemenag Pamekasan.  Masalah ini pun sampai ke meja hijau. 

Isu yang santer beberapa hari terakhir, adalah pemotongan gaji pegawai dengan dalih iuran koperasi baru di kantor kemenag, padahal di kemenag sudah ada koperasinya. 

                                                   Ribuan guru yang tuntut pencairan tunjangan profesi karena merasa dizolimi kemenag Sidoarjo

Kemenag  Harus Evaluasi Massal Nasional

Perilaku tidak terpuji yang ditunjukkan oknum pejabat di kemenag menunjukkan kemenag belum maksimal melakukan reformasi birokrasi. Seperti yang disampaikan pegiat Lembaga Kajian Agama dan Demokrasi (LeKAD) Madura, Imam mengatakan  bahwa opini yang selama ini muncul di masyarakat bahwa kemenag adalah lembaga yang mengurusi urusan surga, tapi banyak penyamun di dalamnya bisa jadi betul, karena belum secara nyata melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. “ ya itu kebiasaan lama di kalangan pejabat kita kan masih kuat, mau melayani kalau ada duit, kalau ternyata bisa dimudahkan kenapa harus sulit, tapi yang harus ngerti “, selorohnya.

Imam menambahkan kasus-kasus pungutan di luar prosedur yang kerap menimpa kantor kemenag di beberapa daerah. Seperti  masalah haji, lambatnya pemberian tunjangan profesi pada guru yang telah sertifikasi , yang sedianya diberikan tiap 3 bulanan, bisa molor sampai satu tahunan atau dua tahun plus potongan-potongan yang kurang beralasan ketika ada kunjungan pejabat ke daerah sangat mengemuka.

Untuk itu tindakan-tindakan seperti ini seharusnya jadi bahan evaluasi diri secara massal yang bersifat nasional oleh menteri. “ jangan hanya didiamkan, perilaku oknum pejabat yang sering begitu sangat menciderai institusi dan reformasi. Menteri harus respek dan cepat mengambil keputusan, artinya pejabat yang nakal dan a-reformis harus dihentikan”, tambahnya.

Ia meminta menteri dan pejabat di tingkat Kanwil untuk benar-benar melakukan seleksi objektif dan menyeluruh menyangkut prestasinya, track recordnya, dan kalau perlu ada berita acara untuk tidak korup waktu dia menjabat saat mau mengangkat pejabat di lingkungan kerjanya. (tim/lm)

Pilkades Sumenep 2013 : Calon Kades Banyak yang Tidak Punya Visi?

                                              salah satu kegiatan diskusi ala lesehan

Sumenep,Lintas Madura (09/05/2013)- Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak per wilayah di Kabupaten Sumenep sampai pertengahan bulan ini dinilai sukses dan kondusif dari aspek pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terlibat mulai dari panitia, pemdes, dan aparat keamanan yang terdiri dari Polres Sumenep, Kodim 0827 Sumenep, dan Satpol PP. Pelaksanaan Pilkades paruh berikutnya diperkirakan akan berjalan mulus tidak ada hambatan yang berarti.

Namun, hingar bingar pelaksanaan pilkades serentak tersebut dinilai baru menyentuh pada tataran prosedural, belum menyentuh pada substansial demokrasi. Setiap pelaksanaan pemilihan sejatinya melingkupi dua aspek sekaligus, sukses proseduralnya, juga sukses aspek subtansinya. Hal ini terungkap pada diskusi terbatas yang diikuti kalangan mahasiswa dan pemuda di Sumenep yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Sumenep (KoMPaS), kemarin malam di Pelataran Depan Stadion Giling Sumenep.

Menurut salah seorang peserta diskusi, Imam, mencermati pelaksanaan pilkades yang miskin kreativitas dan visi dari calon berlangsung terus-menerus tanpa perubahan. Para calon kades belum maksimal menggarap arah masa depan desanya yang bakal ia pimpin, tetapi pendekatan politik yang dilakukan lebih bersifat ketokohan, kedekatan keluarga, dan kekuatan uang. " lihat saja, calon yang ada sama sekali tidak menyentuh visi dan misi yang jelas, tapi yang aneh masyarakat justru terlena dengan hal ini, mereka terjebak pada calon mana yang didukung oleh modal material yang banyak", jelasnya pada media ini.

Imam mencermati, kalau ini terus dibiarkan maka secara otomatis akan merusak tatanan demokrasi ideal yang telah lama perjuangkan. Untuk  itu pihaknya berharap kepada instansi terkait tidak hanya sibuk dan justru ikut-ikutan terjebak pada aspek ceremonial belaka, tetapi  hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang miskin kreativitas, tidak visioner, dan pada akhirnya melahirkan pemimpin yang korup di tingkat desa. " kami berharap Pemdes melakukan kajian intens, tidak ikut-ikutan terpesona oleh fenomena pilkades yang tidak berkualitas substantif. Ke depan pemdes harus memberdayakan cakades sebelum ia jadi calon kepala desa, bagaimana merumuskan visi misi, strategi planning, penyusunan anggaran yang benar, dan standar pelayanan maksimal pada masyarakat yang harus dilakukan ",tegasnya.

                                                                                          Sumber : pemdes-sumenep.com
Sementara menurut pengamatan Lembaga Kajian MaSDev, melalui sekretarisnya, Hayaturrahman mengatakan bahwa calon kades yang ada kebanyakan hanya memampangkan banner foto cakades di tempat-tempat strategis di desanya untuk memilih dirinya, hampir tidak terlihat foto calon yang disertai dengan uraian visi dan misi dan program unggulan ketika dia terpilih yang sekaligus hal ini sebagai penarik dukungan warga. " belum ada atau bahkan tidak ada, saya hanya melihat di daerah-daerah tertentu, seperti di salah satu calon di Bangkal, Kota Sumenep dan beberapa desa di pinggiran kota. Sementara yang lain belum ada. Yang ada hanya berbunyi "pilih saya maka akan maju dan sejahtera", pertanyaannya, maju dan sejahtera lewat gimana, itu kan tidak jelas", tandas hayat.

Pihaknya menilai, ketidakjelasan dalam perumusan visi dan misi calon dalam pilkades ini, dikarenakan banyak hal, terutama faktor sumber daya calon." mereka kebanyakan kan nyalon hanya bermodalkan desakan warga sekitar dan modal uang, belum bisa merumuskan strategic planning yang baik untuk memimpin desanya, nah ini perlu pemberdayaan dan pendampinganmemang, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga LSM dan ORMAS serta lembaga-lembaga yang ada di desa itu", ujarnya.

Pelaksanaan pilkades di Sumenep dihelat secara serentak bertahap perwilayah mulai awal Mei ini sampai akhir bulan. Calon kades harus menanggung sendiri biaya pelaksanaan melalui panitia pilkades di tingkat desa. (mam/lm)