Ribuan warga yang tuntut Kepala Kemenag Pamekasan dipecat (foto:detiknews)
Pamekasan, Lintas Madura (12/05/2013)- Tuntutan ribuan guru
yang bernaung di Kementerian Agama Pamekasan
agar Kepala Kemenag Pamekasan mundur dan dipecat dari jabatannya seharusnya jadi bahan evaluasi
bagi menteri dalam mengangkat pejabat kemenag. Karena selama ini kantor
kementerian agama yang mempunyai motto “ ikhlas beramal” itu kerap mendapat
protes dari warga dan dari internal kemenag sendiri.
Tuntutan dan protes dari warga seperti yang terjadi kemarin
di Pamekasan, bukan hanya isapan jempol, tidak ada makna, tetapi disebabkan
perilaku oknum pejabat khususnya di kemenag yang kerap melakukan tindakan yang
tidak mengenakkan. Catat saja misalnya, pemotongan gaji pegawai sebesar Rp. 100.000,00 dengan dalih untuk
membiayai Hari Amal Bakti (HAB) akhir tahun lalu dan awal tahun ini.
Kasus ini kemudian berujung pada aksi kekerasan pada seorang
wartawan di Pamekasan atas pemberitaan yang dianggap tidak mengenakkan bagi
Kepala Kemenag Pamekasan. Masalah ini
pun sampai ke meja hijau.
Isu yang santer beberapa hari terakhir, adalah pemotongan
gaji pegawai dengan dalih iuran koperasi baru di kantor kemenag, padahal di
kemenag sudah ada koperasinya.
Ribuan guru yang tuntut pencairan tunjangan profesi karena merasa dizolimi kemenag Sidoarjo
Kemenag Harus Evaluasi Massal Nasional
Perilaku tidak terpuji yang ditunjukkan oknum pejabat di
kemenag menunjukkan kemenag belum maksimal melakukan reformasi birokrasi. Seperti
yang disampaikan pegiat Lembaga Kajian Agama dan Demokrasi (LeKAD) Madura, Imam
mengatakan bahwa opini yang selama ini
muncul di masyarakat bahwa kemenag adalah lembaga yang mengurusi urusan surga,
tapi banyak penyamun di dalamnya bisa jadi betul, karena belum secara nyata
melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. “ ya itu kebiasaan lama di
kalangan pejabat kita kan masih kuat, mau melayani kalau ada duit, kalau
ternyata bisa dimudahkan kenapa harus sulit, tapi yang harus ngerti “,
selorohnya.
Imam menambahkan kasus-kasus pungutan di luar prosedur yang kerap
menimpa kantor kemenag di beberapa daerah. Seperti masalah haji, lambatnya pemberian tunjangan
profesi pada guru yang telah sertifikasi , yang sedianya diberikan tiap 3 bulanan,
bisa molor sampai satu tahunan atau dua tahun plus potongan-potongan yang
kurang beralasan ketika ada kunjungan pejabat ke daerah sangat mengemuka.
Untuk itu tindakan-tindakan seperti ini seharusnya jadi
bahan evaluasi diri secara massal yang bersifat nasional oleh menteri. “ jangan
hanya didiamkan, perilaku oknum pejabat yang sering begitu sangat menciderai
institusi dan reformasi. Menteri harus respek dan cepat mengambil keputusan,
artinya pejabat yang nakal dan a-reformis harus dihentikan”, tambahnya.
Ia meminta menteri dan pejabat di tingkat Kanwil untuk
benar-benar melakukan seleksi objektif dan menyeluruh menyangkut prestasinya,
track recordnya, dan kalau perlu ada berita acara untuk tidak korup waktu dia
menjabat saat mau mengangkat pejabat di lingkungan kerjanya. (tim/lm)
