salah satu kegiatan di lakpesdam _sumber google
Tuduhan kepada Dinas Pendidikan Sumenep telah terjadi penyimpangan anggaran pendidikan dan double counting anggaran hanya sebatas analisis. Hasil analisis sifatnya sementara dan belum pasti, apalagi sampai menjadi opini publik. Melalui Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Ahmad Subaidi,SE,MM mengatakan temuan Lakpesdam NU mengenai penyimpangan anggaran pendidikan di APBD 2013 belum pasti.
”Ini kan sebuah analisis saja, jadi belum tentu pasti benar,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumenep, menanggapi temuan Lakpesdam, Jum’at (31/5/2013).
Pria asal Lenteng ini justru mengatakan lembaga yang berkompeten melakukan audit dan rekomendasi hasilnya itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "kalau BPK yang audit mungkin hasilnya akan lebih valid dalam soal anggaran keuangan pemerintah" jelasnya kepada sejumlah media.
Soal kuota anggaran 20 % yang tidak tercapai, dimungkinkan karena bantuan dari pusat pada kesejahteraan itu besar, misal sertifikasi dan tunjangan-tunjangan lainnya.
Lakpesdam NU Sumenep yang merupakan salah satu badan otonom di NU beberapa waktu lalu itu telah menengarai alokasi anggaran pendidikan di APBD Kabupaten 2013 menyimpang dari ketentuan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tidak mecapai 20 persen dari total anggaran. Dari hasil kajiannya, Lakpesdam juga menemukan ada kegiatan yang sama dengan penganggaran berbeda. (tim/lm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda