Kasus Anggota DPRD Sampang Membuktikan Buruknya Kaderisasi Parpol

Lintas Madura (20/04/2013)- Terungkapnya  kasus dugaan pencabulan yang melibatkan M Hasan Achmad, anggota DPRD Kabupaten Sampang, yang kini ditangani Polrestabes Surabaya tidak hanya mencoreng kembali lembaga legislatif atas perilaku amoral anggota dewan di negeri ini. M Hasan Achmad atau Ihsan dituduh melakukan tindakan pelecehan sampai penyetubuhan terhadap beberapa perempuan di bawah umur.

Sebelum melakukan aksinya, Hasan atau Ichsan yang merupakan kader PPP Sampang tersebut mengucapkan ijab Kabul (nikah siri) di dalam mobil dipimpin oleh seorang ustaz yang khusus diminta Hasan. Hal itu dilakukan menurut pengakuan tersangka di beberapa media agar tidak menimbukan dosa. Saat ini polisi sedang memburu penghulu yang membantu pelaku sebelum menyetubuhi korban.  

PPP Jatim pecat Hasan

Begitu mendengar kabar penangkapan Hasan ini, DPW PPP Jatim langsung mengeluarkan surat keputusan pemecatan pada pelaku. Hal ini dilakukan karena pelaku, yakni Hasan alias Ichsan dianggap telah mencoreng nama baik partai dengan kelakuannya yang amoral.

Buruknya Kaderisasi Parpol

Kasus yang melanda kader PPP ini hanya bagian dari beberapa kasus yang muncul melibatkan anggota dewan yang terhormat. Mulai dari kasus korupsi, penipuan, sampai pornografi dan pornoaksi. Kasus-kasus amoral yang melibatkan anggota dewan mulai dari DPR, DPRD sampai DPRD Kabupaten Kota menandakan system pengkaderan di parpol tidak jalan. Parpol lebih memprioritaskan kalangan orang berduit dan orang yang punya basis massa riel untuk menopang keberlanjutan parpol ketimbang kader mereka sendiri yang loyal.

Sistem rekrutmen parpol juga salah kaprah, karena hanya untuk kepentingan pragmatis oriented. Menurut aktivis lembaga masyarakat Madura Society Development, Hayaturrahman cara-cara parpol merekrut anggota dan menetapkan calon legislatif sangat kental berbau kapitalistik dan terkesan meninggalkan kader yang telah lama loyal. “ artinya kader parpol yang loyal dan lama berjuang bisa kalah dengan sekejap dengan kekuatan uang dan tokoh yang hanya mencari sensasi status quo” tegasnya.

Ironisnya menurut  Hayaturrahman, yang juga mantan aktivis PMII Sumenep ini calon yang jadi dari kalangan yang tidak jelas tadi justru sering membuat ulah, mulai dari korupsi dan tindakan memalukan parpol yang ia pijaki. “ Ya itulah, mereka kan hanya jadikan parpol batu loncatan, selain memang siap meloncat pada parpol lain yang menjanjikan, ia juga kadang suka bermasalah”, imbuhnya.

“Sudah saatnya parpol kembali pada khittah, yakni memosisikan peran parpol pada rel semestinya, sebagai wadah pengkaderan estafet kepemimpinan bangsa, bukan justru malah menjadi sumber masalah bangsa dan Negara”, selorohnya. (mam/lm)

UN 2013 : Harus Ada Konsensus Nasional Membatalkan Hasil UN?

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar  mengusulkan sebuah konsensus nasional agar penilaian Ujian Nasional (UN) kali ini dibatalkan. Alasannya, banyak terjadi permasalahan di lapangan yang membuat hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini harus jadi konsensus nasional. Dalam rapat kerja saya akan sampaikan, rasa­nya pantas hasil UN ini diba­talkan seluruhnya. Tidak adil, karena ada yang dapat foto copy, ada yang nyusul. Apalagi banyak laporan kebo­coran. Jadi anak-anak dinilai sekolah saja,” tegasnya dalam acara dialog di Jakarta, Jumat (19/4).

Apalagi, tambah Dedi, putusan pengadilan pada tahun 2007 memutuskan agar UN tidak dilaksanakan sam­pai pemerintah dapat mening­katkan kualitas guru, peme­nuhan sarana dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia.

“Putusan ini dikukuhkan Mahkamah Agung yang meno­lak kasasi pemerintah,” lanjut anggota FPDIP yang akrab dipanggil Miing ini.

Ia mengingatkan, amanat UU No 20/2003 tentang Sis­tem Pendidikan Nasional juga memperkuat hal ini bahwa kelulusan peserta didik diten­tukan oleh satuan pendidikan yaitu guru dan kepala sekolah. Baginya kasus semrawutnya pelaksanaan UN tahun ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melak­sanakan amar putusan MA dan kembali ke UU.

“Pemerintah tidak bisa sekedar minta maaf. Pak Nuh sebagai menteri memang ha­rus bertanggung jawab. Tetapi sebagai bentuk tang­gung jawab moral, rasa malu, mundur adalah cara yang paling baik,” tegas Dedi Gume­lar yang akrab disapa Miing itu.

Sementara itu anggota Komisi X Jefirstson R Riwu Kore  menilai  penyelengga­raan UN tahun ini sangat buruk. Ia berharap Menteri Pendi­dikan dan Kebudayaan M. Nuh harus bertanggungjawab atas terjadinya berbagai persoalan terkait penye­leng­garaan UN tahun ini.

“Akibat penyelenggaraan UN yang kacau,negara menga­lami kerugian yang cukup besar. Kerugian tersebut bukan hanya kerugian mate­ril, tetapi juga kerugian psikologi anak yang tidak bisa dibayar dengan apapun,” tegasnya.

Dia mengharapkan kasus UN tahun ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang. “Kejadian seperti ini tidak bisa dibayangkan, karena mereka sudah siap melakukan UN, namun UN malah ditun­da dengan waktu yang tidak jelas. Tentu mereka sangat kecewa,” katanya.

Dia meminta  Mendikbud, agar ada pertanggung­ja­wab­kan yang jelas kepada publik. “Menteri tidak cukup hanya minta maaf karena program UN adalah program tahunan yang sudah rutin setiap ta­hunnya. Maka tidak ada alasan hal ini terjadi karena percetakan yang disalahkan. Mestinya semua ini sudah dipersiapkan agar UN lebih baik dari tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya malah lebih jelek dari tahun kema­rin,” tegasnya.

Ia meminta Presiden SBY secepatnya memanggil Men­dik­bud agar bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang permasalahan yang terjadi. “Komisi X DPR juga akan secepatnya memanggil Men­teri untuk menjelaskan semua kejadian yang mencoreng dunia pendidikan ini.  Kalau Men­dikbud tidak dipanggil ke Komisi X DPR, seolah-olah membiarkan semua kejadian tersebut dan seolah-olah lepas tangan. Dunia pendidikan akan hancur jika hal seperti ini dibiarkan. Padahal kita tidak menginginkan pendi­dikan anak-anak kita jatuh,” ujarnya. (from redaksi e-news)

Sempat Berpolemik : Pergunu Sumenep Terbentuk

Lintas Madura (19/04/2013)- Setelah sempat vakum karena polemik terkait dualisme kepungurusan, akhirnya melalui fasilitasi PCNU Sumenep untuk kedua kalinya, kepengurusan cabang Pergunu Sumenep terbentuk melalui agenda pertemuan perumusan kembali (restrukturisasi) organisasi, beberapa hari lalu . Hal ini dilakukan setelah kepengurusan lama yang dibentuk PCNU beberapa waktu lalu, tidak bergerak dikarenakan dualisme organisasi, yakni salah seorang tokoh NU Sumenep mengklaim telah membentuk kepengurusan dan telah diserahkan pada PBNU meskipun belum mendapat  SK Kepengurusan.

Penyempurnaan kepengurusan Pergunu kali kedua ini dihadiri Ketua Tanfiziyah PCNU, KH Panji Taufik dan jajaran pengurus harian PCNU Sumenep, pengurus Banom lainnya serta sejumlah pengurus lama (pembentukan fase pertama) ditambah guru-guru PNS dan Swasta yang berhaluan NU.

Pada pertemuan tersebut akkhirnya secara aklamasi memilih Abdul Hadi,S.Pdi;M.Pd, seorang guru swasta di Batuputih sebagai Ketua Umum dan beberapa pengurus harian lainnya. Dalam kiprahnya sebagai kader NU Dul Hadi tidak diragukan lagi, karena ia selain sebagai alumni santri Annuqoyah, juga pernah menakhodai organisasi kemahasiswaan ekstra kampus berhaluan NU, yakni ketua PMII Sumenep tahun 2002 lalu.

Pergunu yang merupakan tempat berhimpun dan  memberdayakan diri para guru Nahdatul Ulama (NU) diharapkan dapat membawa anggotanya dan kadernya berdaya dan memberdayakan. (mam/lm)

Banyak Peziarah, Kompleks Asta Katandur Perlu Perhatian Lebih

 

Makam Syekh Ahmad Baidawi (Asta Katandur-Bangkal Sumenep)

Kamis malam menjadi sangat berharga bagi masyarakat yang suka “ngalap” berkah melalui ziarah ke makam-makam yang dianggap wali. Seperti halnya di kompleks pemakaman Syekh Ahmad  Baidawi atau yang lebih dikenal dengan asta katandur.  Pada kamis malam (18/04) kompleks pemakaman Asta Katandur sebagai salah satu  situs sejarah religius kabupaten Sumenep tetap banyak dikunjungi peziarah yang datang dari berbagai wilayah, baik lokal maupun dari pulau Jawa, seperti  Jember dan daerah tapal kuda Jawa Timur lainnya.

Umumnya peziarah dari wilayah lain, membawa rombongan satu mobil atau satu bus. Mereka berada di kompleks pemakaman sekitar  satu sampai dua jam, untuk berdoa dan zikir atau membaca Al-Quran. Sedangkan peziarah yang datang dari wilayah Sumenep sendiri umumnya hampir kelihatan tiap hari datang, atau bahkan ada yang betah hingga berhari-hari atau berbulan-bulan yang lazim diistilahkan dengan tirakatan

.

Tak Ada Akses Jalan Layak

Namun, yang cukup disayangkan adalah akses jalan besar yang tidak ada sampai ke lokasi makam. Peziarah dari luar daerah harus memarkir mobil dan busnya di pelataran terminal Bangkal, lalu untuk menuju kompleks makam harus ditempuh dengan jalan kaki  sekitar  1 km jauhnya.

Lokasi Asta Katandur yang berada di pinggir Kali Paddusan memang cukup menyulitkan peziarah, karena mengendarai mobil sejenis L300 dan carry harus memarkir di utara Asta Katandur lewat jalan tembus perumahan Giling.  Sebenarnya bisa saja akses jalan besar dibuat dengan memperluas jalan utama perumahan giling ke utara yang bisa dilewati bus atau mobil besar dan membuat lahan parkir tepat di utara kompleks pemakaman Asta Katandur, namun tentu membutuhkan perencanaan matang.

Pemugaran Kompleks Makam

Sampai saat ini, memang telah terjadi perluasan pekarangan makam untuk memberi kenyamanan bagi peziarah yang sebelumnya hanya bangunan cungkup kecil. Sekarang bangunan utama makam setidaknya bisa menampung hingga 300 orang, meskipun lantai makam belum dikeramik baru sebatas pelesteran biasa.

Menurut salah seorang peziarah yang sering berhari-hari di kompleks Asta Katandur, Matrawi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar peziarah nyaman saat berziarah, yakni akses jalan tembus ke makam yang bisa dilalui bus dan mobil besar,  lampu penerangan yang terang benderang di sekitar kompleks makam, tempat wudu dan tempat peristirahatan para peziarah yang dari luar daerah. “ ya memang belum ada jalan besar, lantainya belum dikeramik yang baru direhab itu dan parkir yang aman bagi peziarah”, tuturnya.

Matrawi menambahkan kompleks Asta Katandur mendapat sentuhan bangunan berupa pagar dan musala ketika masih zamannya pak sekda Hadori, kemudian saat Bupati K. Ramdan yang menetapkan Asta Katandur sebagai situs sejarah Sumenep.(mam/lm)

Truk Pengangkut Kaca Terguling, Kagetkan Warga

                                                                                          sumber foto (solopos-Jibi Photo) 

Lintas Madura (17/04/2013)- Sebuah truk yang mengangkut bahan kaca tiba-tiba terguling di parkir depan sebuah swalayan di Sumenep, hari ini (malam). Truk yang mengangkut kaca tersebut parkir di depan (sebelah utara) jalan raya Sudirman, Sumenep depan sebuah swalayan untuk diturunkan. Namun tiba-tiba terguling ke utara menimpa trotoar jalan tepat depan toko kaca. Bunyi gemuruh yang disertai pecahan kaca sangat mengagetkan warga yang melintas jalan Sudirman atau yang sedang berbelanja. 

Posisi truk tersebut miring ke utara, sementara isinya hancur berantakan. Truk yang bernopol L 8119 ZB tersebut diduga mengalami kelebihan muatan sehingga posisi ketika parkir tidak seimbang. Salah seorang petugas parkir di jalan Sudirman yang merupakan saksi mata menuturkan, bahwa dirinya tidak sempat melihat dari awal kejadian, namun sangat kaget ketika melihat yang mengangkut kaca tersebut tiba-tiba terguling dan isinya hancur berantakan. “ ya itu, saya menoleh tiba-tiba guling, cuma untung tidak roboh ke selatan, kalau ke selatan kan bisa menimpa pengendara yang melintas”, katanya.

Sampai berita ini diturunkan, pengemudi dan warga berusaha membersihkan puing-puing kaca yang berserakan di trotoar serta berusaha membalikkan posisi truk, namun tidak berhasil. Akibat kejadian itu, diperkirakan akan merugi hingga puluhan juta rupiah. (mam/lm)

Sepak Bola ISL : Persepam MU Tahan Tuan Rumah Gresik United

Pertandingan ke 15 bagi pasukan sape kerap, julukan untuk Persepam Madura United (PMU)  di kandang Gresik United dapat dimanfaatkan cukup baik dengan menahan imbang tuan rumah tanpa gol.

Intensitas  serangan kedua kesebelasan di babak pertama cukup banyak, tetapi serangan-serangan yang dibangun oleh kedua kesebelasan selalu gagal. Tuan rumah hampir mencetak gol pada paruh akhir babak pertama melalui sepakan Aldo Baretto, namun menyamping. Babak pertama berakhir dengan skor 0:0.

Memasuki paruh kedua, tidak terlalu banyak perubahan, Gresik United yang tampil sangar dengan terus menekan pertahanan P-MU, diolah melalui permainan cepat serta bola-bola pendek dengan memanfaatkan sayap mereka. Namun pasukan Daniel Rukito tidak diam saja, dengan memasukkan tenaga baru Rudy Rega dan Christian Adelmund sedikitnya mampu meningkatkan intensitas serangan.

Memasuki pertengahan babak kedua, P-MU mempunyai peluang yang seharusnya menjadi gol, tetapi kembali tendangan Osas Saha kelihatan terburu-buru melakukan tembakan. Hingga peluit panjang dibunyikan skor tetap tidak berubah 0-0 untuk kedua tim. Dengan hasil ini P-MU tetap bertengger di peringkat 10 klasemen sementara sedangkan GU berada di posisi ke 13 dengan poin 16 dari 15 kali bertanding. Selanjutnya laskar kebanggaan publik Madura ini akan menjamu Persita Tanggerang hari Minggu depan di Stadion Gelora Bangkalan. (mam/LM)

Menteri Didesak Mundur, Pelaksanaan UN di Madura Lancar

Berita dari media tribunnews.com, menyebutkan tertundanya  penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMU di 11 Provinsi mengundang tanggapan pro dan kontra.Desakan mundur M Nuh dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pun diutarakan anggota DPR. Karena dinilai Mendikbudlah pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian yang mencoreng dunia pendidikan nasional itu.
Terkait desakan mundur, M Nuh pun angkat suara menanggapinya.Ia mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya.
"Alhamdulillah, terimakasih infonya. Saya kira info tersebut tidak perlu diperhatikan," ujar Nuh dalam pesan singkatnya, Senin (15/4/2013).
Diberitakan sebelumnya, terkait dengan adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan, karenanya Kemendikbud menunda jadwal UN 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada  jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi.
Lebih lanjut, dalam keterangan tertulisnya, Ia menegaskan pihaknya sudah memberi cap blacklist (daftar hitam) terhadap perusahaan percetakan yang tidak bisa memenuhi tenggat pencetakan naskah UN tahun ini.
Selain itu, penyelidikan terhadap keterlambatan perusahaan percetakan naskah UN pun akan dilakukan Kemendikbud. "Perusahaan percetakan sudah mendapat blacklist untuk seluruh kebutuhan percetakan yang kementerian lakukan," ungkapnya, dalam rilisnya, Senin (15/4/2013).
Terkait sanksi, M Nuh katakan, itu bisa bermacam-macam. "Tapi akan ditetapkan setelah proses investigasi selesai," tegasnya.
Jelas dia pula, bahwa saat tender, masing-masing perusahaan percetakan sudah diberikan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajibannya. Dan buktinya, mengapa llima perusahaan percetakan lain bisa menyelesaikan pesanan sebagaimana mestinya.
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, berpendapat sepanjang sejarah pelaksanaan UN belum pernah terjadi ada UN tidak serentak begini.
"Meski UN selalu ada catatan kecurangan, tapi dalam hal pelaksanaan tidak pernah sefatal ini," kata Teguh ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (15/4/2013).
Oleh karena itu, Teguh menegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh  harus bertanggungjawab atas kekacauan pelaksanaan UN tahun ini.
"Untuk hajatan nasional begini dia tidak mampu ya harusnya mundur," kata Teguh.
Pelaksanaan UN SMA tahun ini dikritik banyak pihak karena pelaksanaannya kacau balau.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Minggu (14/4/2013), memerintahkan Mendikbud menginvestigasi penundaaan UN di 11 provinsi akibat keterlambatan distribusi soal-soal UN.
Diberitakan sebelumnya, terkait dengan adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal UN 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada  jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi.
Ke-11 provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN  tersebut adalah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Padahal pelaksanaan UN sedianya dilaksanakan mulai besok.

Pelaksanaan UN di Madura 
Sementara itu, pelaksanaan Ujian Nasional di Madura tergolong tanpa hambatan berarti. Di Bangkalan misalnya, tidak ada hambatan apapun. Bupati yang baru Makmun Ibnu Fuad dan Wabup Mondir A Rofii meninjau langsung pelaksanaan UN di beberapa tempat diantaranya SMKN 2 Bangkalan, SMAN 1, SMAN 2, dan MAN Bangkalan.

Hal yang sama di Sampang, meskipun dalam situasi pasca banjir yang melanda kota Sampang minggu lalu, Dinas Pendidikan Sampang tetap melaksanakan UN dengan lancar. UN SMA dan sederajat di Samapang diikuti 5869 siswa. Dari jumlah tersebut 1 orang siswa mengikuti UN di  Lapas Sampang yakni Mar’ied Muhammad Supriyatno, siswa SMKN I Sampang. Ia  merupakan narapidana titipan Kejari Sampang dalam kasus narkoba.

Sementara di Pemekasan, seorang siswa yang berstatus tahanan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2013 di SMK Negeri 2 Pamekasan. Siswa tersebut mengikuti UN dengan kawalan petugas kepolisian. Siswa berstatus tersangka ini terlibat tindak pidana pemukulan beberapa waktu lalu.

Di lain tempat Bupati Sumenep beserta jajarannya langsung melakukan peninjauan ke beberapa sekolah penyelenggara, yakni SMAN 1, MAN, dan SMKN 1 Sumenep. Tidak ada hal yang berarti yang ditemukan, kecuali laporan dari kepulauan, bahwa soal di SMAN 1 Sapeken mengalami kekurangan seperti halnya temuan pengawas dari perguruan tinggi UNIJA saat melakukan pemantauan ke SMAN 1 Lenteng. Namun kendala teknis yang sifatnya tidak disengaja itu dapat diselesaikan dengan cepat oleh penyelenggara sekolah. Intinya pelaksanaan ujian nasional hari pertama berlangsung lancar dan sukses.(mam/lm)